Soal Tanda-tanda Kecurangan Pemilu 2024, Pengamat: Secara Gimik Politik Pernyataan Pak SBY Sukses, Tapi...
Kredit Foto: Sufri Yuliardi
Mantan Presiden RI, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), sempat menghebohkan publik dengan pernyataannya yang menyebut adanya tanda-tanda kecurangan dalam pemilihan umum (pemilu) 2024 mendatang. Hal ini pun ditanggapi Pengamat politik Abdul Hakim.
"Pernyataan Pak SBY sukses mencuri perhatian. Membuat Partai Demokrat kembali dibicarakan publik. Apalagi, penyataan ini tanpa disertai penjelasan pihak mana yang dimaksud akan melakukan kecurangan."
Baca Juga: Peluang AHY Terungkap, Omongan SBY Ternyata Bisa Jadi Bumerang!
"Ini mengundang banyak aktor politik tergelitik mengomentarinya sehingga menjadi diskursus politik," ujar Abdul Hakim dalam keterangannya, Senin (26/9/2022).
Direktur Eksekutif Skala Survei Indonesia (SSI) ini menduga SBY sengaja menebar kontroversi mengingat perolehan suara Partai Demokrat terjun bebas pada Pemilu 2014 dan 2019.
"Jadi, yang dilakukan Pak SBY ini bisa dibilang cukup sukses, tetapi harus ada upaya ekstra untuk kembali memikat hati pemilih sebagai upaya rebound untuk merangkak kembali mendekati titik puncak," katanya.
Partai Demokrat diketahui pernah memuncaki hasil pemilu 2009 dengan perolehan suara hingga 20.8 persen. Suara ini kemudian merosot sampai 50 persen hingga tinggal 10,2 persen pada Pemilu 2014 dan merosot lagi menjadi 7,8 persen pada Pemilu 2019.
Baca Juga: Kriminalisasi, Loyalis AHY Ungkap Peringatan SBY, Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo Harus Waspada!
Meski sukses menarik perhatian, Abdul Hakim menilai pernyataan SBY terkait potensi kecurangan di Pemilu 2024 mendatang, kurang elegan.
"Bahkan terkesan naif," katanya.
Menurut Abdul Hakim, pernyataan SBY bahwa ada pihak yang diduga akan melakukan kecurangan tanpa menyebut pihak mana yang dimaksud, membuat pernyataan tersebut tidak setara dengan rekam jejaknya sebagai presiden dua periode.
"Bahkan, pernyataan ini yang kemudian di-follow-up oleh para kadernya yang meminta berbagai pihak melakukan klarifikasi, membuat proposisi Pak SBY menjadi kelihatan lemah dalam hal logika politik."
"Secara logika, beban pembuktian sebuah proposisi, tentu harus diserahkan kepada yang mengemukakan pernyataan, bukan diserahkan kepada pihak lain untuk membuktikan."
"Kalau memang pembuktiannya tidak bisa disebarkan ke publik, kan bisa meminta pihak-pihak yang berwenang menangani kecurangan politik. Misalnya, dengan melaporkan ke Bawaslu atau polisi," katanya.
Abdul Hakim juga menyebut pernyataan SBY Pemilu 2024 diduga didisain hanya untuk menghasilkan dua pasangan calon presiden, sebuah keniscayaan. Pasalnya, aturan pemilu saat ini memberikan peluang untuk itu.
"Hanya ada sembilan parpol berkursi di DPR RI saat ini yang bisa mengajukan capres/cawapres. Jika dikombinasikan untuk mendapatkan komposisi 20 persen kursi DPR RI maksimal bisa menghadirkan 4 pasang capres/cawapres atau juga bisa memungkinkan hanya 2 pasangan saja," katanya.
Menurut Abdul, jika ada parpol atau aktor politik yang kemudian mengupayakan hanya dua pasang saja, itu merupakan strategi masing-masing aktor politik.
Baca Juga: Ungkit Megawati dan SBY, AHY Bicara Soal Kualitas Demokrasi, Omongannya Menggelegar!
"Intinya, selama itu dilakukan dengan batas-batas wajar, saya kira bukan sebuah kecurangan, melainkan keniscayaan. Karena aturan pemilu memberikan peluang itu."
"Jadi, dalam perkara ini, meski secara gimik politik pernyataan Pak SBY sukses, tetapi secara substansi agak kurang memberikan pembelajaran politik yang baik kepada masyarakat," pungkas Abdul Hakim.
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Editor: Ayu Almas
Tag Terkait: