PSI Kritik Klaim Anies Baswedan Soal Sumur Resapan: Hal Murahan...

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengeklaim keberhasilan pembuatan sumur resapan dalam mengatasi banjir. Pernyataan tersebut lantas dikritik oleh Anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PSI, Justin Adrian Untayana.

Justin menyebut bahwa program itu hanyalah solusi murahan untuk warga Jakarta. Selama menjabat, tegasnya, Anies tak pernah memberikan pengaruh signifikan pada penanggulangan banjir di Jakarta.

Baca Juga: MTsN 19 Jakarta Kebanjiran, Sindiran Abu Janda: Mohon Maaf Ganggu Kesibukan Nyapresnya Pak Anies Baswedan

"Seperti yang sudah sering saya katakan selama tiga tahun terakhir bahwa penanganan permasalahan banjir di Jakarta di masa Bapak Anies tidak akan pernah mengalami kemajuan yang berarti," ujar Justin kepada wartawan, Kamis (6/10/2022).

Justin mengatakan, terdapat tiga jenis banjir di Jakarta. Pertama banjir kiriman, yang merupakan aliran air dari hulu/dataran tinggi. Kedua adalah banjir lokal, yaitu banjir yang diakibatkan oleh curah hujan di DKI Jakarta yang cenderung meningkat di setiap tahunnya dan terakhir banjir rob yang disebabkan luapan air laut di daratan pesisir.

Menurutnya, terkait banjir lokal yang diakibatkan oleh curah hujan kemarin dapat disimpulkan bahwa Jakarta bermasalah dalam hal "tampung-alir" air dalam rangka menghadapi curah hujan.

"Karena buruknya tata kota dan jenis tanah DKI yang minim daya serap, mengandalkan serapan air ke tanah semata jelas tidak memungkinkan karena kecepatan dan kapasitas serapnya tentu sulit untuk dapat mengimbangi curah hujan yang cenderung naik. Akibatnya, genangan atau luapan adalah konsekuensi logisnya," jelasnya.

Kata dia, Anies yang hanya membanggakan kecepatan menyurutkan air banjir tidak bisa diterima. Sebab, dengan air yang menggenang setinggi 50 sentimeter saja sudah bisa membuat kerugian pada warga.

"Sudah bisa merusak kendaraan-kendaraan warga, atau memasuki rumah-rumah warga, bahkan membasahi karpet rumah ibadah di tempat-tempat tertentu sehingga genangan juga menimbulkan kerugian materiil terhadap masyarakat DKI," ujarnya.

Bahkan, Justin mengatakan tidak adil bila pemerintah cuma peduli dengan tarikan pajak kendaraan dan PBB warga saja, tanpa memedulikan kerugian warga yang diakibatkan oleh ketidakefektifan kinerja Pemprov dalam menghadapi curah hujan.

"Jadi, menurut saya, bilamana dengan total ABPD selama 5 tahun Pak Anies menjabat yang berkisar Rp400-an triliun hanya menghasilkan 'prestasi' kecepatan surut, hal itu adalah hal yang terlalu murahan yang dapat diberikan kepada warga DKI Jakarta, karena itu seolah 'meniadakan' kerugian material bagi para warga pembayar pajak," jelasnya,

Baca Juga: 270 Warga Terdampak Banjir, BPBD DKI Pindahkan ke Pengungsian

Solusi andalan yang diklaim Anies seperti sumur resapan dan toa semestinya hanya menjadi pendukung sistem saja, bukan menjadi media utama penanggulangan banjir DKI, tegasnya. Media utama pengendalian banjir DKI dalam menghadapi banjir lokal setidaknya adalah normalisasi untuk sungai-sungai utama yang harus ada progresnya di setiap tahun, dan pengembangan jaringan mikro/saluran-saluran air beserta rehabilitasi dan perluasannya sehingga terintegrasi sepenuhnya sebagai rangkaian media tampung-alir air yang berkapasitas memadai.

"Air hujan harus dialirkan secepatnya ke laut untuk mengimbangi durasi dan curah hujan yang tinggi, dan sebagai media pendukung/supporting barulah embung, sumur resapan, dll. diharapkan turut menangkap air untuk mengurangi beban tampung-alir air di sungai & jaringan mikro," jelasnya.

Cekungan-cekungan tanah turun itu pun akan membutuhkan upaya tertentu untuk dapat dikembangkan jaringan mikronya karena air tidak dapat mengalir/dialirkan ke tempat yang lebih tinggi.

"Maka dari itu, kalau Bapak Gubernur masih berpikir kalau sumur resapan adalah media andalan dan kecepatan surut adalah prestasi, saya harus mengatakan bahwa itu adalah hal murahan yang dapat diberikan kepada warga DKI," pungkasnya.