Aksi PDIP memberikan teguran lisan kepada Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo, disebut sebagai drama politik. Direktur Eksekutif Kajian Politik Nasional (KPN) Adib Miftahul mengamini hal tersebut.
Seperti diketahui, sanksi yang diberikan PDIP tersebut merupakan buntut pernyataan kesiapan Ganjar maju sebagai calon presiden (capres). Adib lantas mengaitkan hal itu dengan Pilpres 2014 silam.
"Saya meyakini hal tersebut lantaran kejadian tersebut sama seperti Pilpres 2014," ujar Adib kepada GenPI.co, Rabu (26/10/2022).
Menurutnya, Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri memberi sanksi lisan agar nama Ganjar jadi perbincangan seperti Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebelum menuduki kursi RI 1.
"Bu Mega itu negarawan yang memberikan kursi dua kali kepada Jokowi. Saya yakin beliau akan mengulangi kisah tersebut," ungkapnya.
Adib juga menduga siasat tersebut dilakukan lantaran Megawati sudah menghitung kesempatan PDIP memenangkan pilpres 3 kali berturut–turut. "Bu Mega tidak akan mau berspekulasi memberikan tiket kepada Keua DPR Puan Maharani dengan risiko yang tinggi," ucapnya.
Selain itu, dirinya menyadari Ganjar akan tetap dicalonkan sebagai presiden lantaran punya elektablitas yang baik. Dengan demikian, Adib merasa PDIP tidak akan kesulitan dan akan segera menemukan formula yang pas agar bisa menenangkan Pilpres 2024.
Baca Juga: Soal Harga Diri PDIP, Puan Maharani Tak akan Berdiri Sebagai Cawapres
"Jadi, istilahnya Ganjar Pranowo itu dianiaya terlebih dahulu agar dia bisa meroket. Itu merupakan strategi PDIP untuk membawa nama Ganjar lebih tinggi," kata dia.
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Editor: Puri Mei Setyaningrum