Kimia Farma Teken Kerja Sama Pembelian Bahan Baku Obat dalam Negeri

PT Kimia Farma Tbk (KAEF) menandatangani perjanjian kerja sama pembelian Bahan Baku Obat (BBO) dalam negeri, dalam acara Peringatan Hari Kesehatan Nasional (HKN) Indonesia ke-58.

Acara penandatanganan ini dihadiri oleh Muhadjir Effendy selaku Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan RI dan disaksikan secara langsung oleh Menteri Kesehatan RI di Tanggerang, Kamis (3/11/2022).

“Penandatanganan perjanjian kerja sama ini merupakan bentuk komitmen PT Kimia Farma Tbk dalam mengoptimalkan penggunaan bahan baku produksi lokal yang bertujuan untuk kemandirian kesehatan nasional sesuai tema HKN tahun 2022 yaitu Bangga Produk Inovasi dan Teknologi Kesehatan Dalam Negeri untuk Mendukung Transformasi Sistem Kesehatan,” kata Direktur Utama PT Kimia Farma Tbk, David Utama, dalam keterangan resmi di Jakarta, Jumat (4/11/2022).

Baca Juga: Lebarkan Sayap, Garda Medika Kolaborasi dengan Kimia Farma

Ia menuturkan bila PT Kimia Farma Tbk bekerja sama dengan anak usahanya yaitu PT Kimia Farma Sungwun Pharmacopia (KFSP) untuk melakukan pembelian Bahan Baku Obat (BBO), dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan BBO perusahaan. KFSP akan menjadi pihak produsen BBO, yang telah memenuhi sertifikat Cara Pembuatan Bahan Baku Aktif Obat yang Baik dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) RI. 

“Dalam perjanjian ini PT Kimia Farma Tbk berkomitmen untuk menggunakan 3 (tiga) item BBO dari KFSP yaitu Atorvastatin, Clopidogrel, dan Entecavir serta akan terus dilanjutkan dengan penggunaan BBO hasil produksi lainnya dari KFSP,” jelas David. 
Baca Juga: Redam Impor, Kimia Farma Nyatakan Kesiapan untuk Penuhi Kebutuhan Bahan Baku Farmasi Nasional

Dengan komitmen PT Kimia Farma Tbk sebagai salah satu pelaku industri farmasi yang menggunakan bahan baku obat lokal, diharapkan akan mendukung program Pemerintah untuk melakukan subtitusi bahan baku impor menjadi bahan baku lokal. 

“Selain itu Kimia Farma akan terus mendukung program kemandirian farmasi dan alat kesehatan dari Pemerintah, sesuai dengan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 6 Tahun 2016 tentang Percepatan Pengembangan Industri Farmasi dan Alat Kesehatan,” tutup David.