Partai Demokrat kembali dengan nilai-nilai kritisnya mengingatkan pemerintahan Joko Widodo (Jokowi).
Ketua DPD Partai Demokrat Jatim, Emil Dhardak meminta segenap kader Demokrat aktif menyapa dan menampung aspirasi masyarakat untuk diperjuangkan dan dicarikan solusi melalui Partai Demokrat.
“Karena itu, mulai sekarang kita harus lari 140 km/jam untuk menyapa dan menampung aspirasi masyarakat untuk diperjuangkan dan dicarikan solusinya,” ujar Emil sebagaimana dikutip dari keteranga resmi yang diterima redaksi wartaekonomi.co.id, Selasa (15/11/22).
Emil pun menegaskan kinerja kader yang demikian responsif terhadap permsalahan rakyat bisa berdampak pada partai yang akan berkontestasi di Pemilu 2024.
“Kita mesti lari ngebut untuk kemenangan Partai Demokrat Jatim. Selain berikhtiar juga harus tetap berdoa," pesan mantan Bupati Trenggalek ini,” tegas Emil.
Kader Demokrat Harus Berani Bersuara
Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono menyebut Indonesia sedang berada dalam kondisi yang tidak baik-baik saja. Potret dunia 2023 yang masih suram berdampak pada hampir seluruh negara di dunia, termasuk di Indonesia.
AHY membagikan pengalamannya beberapa waktu lalu yang menghadiri event internasional Berlin Policy Dialog yang diselenggarakan Club The Madrid yang membahas masalah fundamental.
“Isu yang dibahas dalam pertemuan itu adalah masalah fundamental dunia saat ini yaitu perang Rusia dan Ukraina yang tak kunjung selesai sehingga melahirkan dampak krisis energi, krisis pangan dan krisis keuangan global," papar AHY, di Kabupaten Batu, Jawa Timur, beberapa hari lalu.
Karenanya, AHY mengajak agar segenap kadernya untuk berani bersuara mengingatkan pemerintah atas kebijakan yang dinilai tidak memihak kepada rakyat.
Hal ini juga menjadi bagian penting yang Demokrat ambil saat ini yakni sebagai oposisi.
“Demokrat punya hak dan kewajiban moral untuk ingatkan kebijakan pemerintah supaya tepat sasaran dan tidak ugal-ugalan dalam membuat kebijakan supaya pro rakyat. Sebagai partai oposisi punya tugas untuk memberikan chek and balances sekaligus ini bisa dijabarkan untuk tingkat provinsi dan kabupaten/kota,” pintanya.
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Editor: Bayu Muhardianto