ADB Dukung Transformasi BUMN dalam Bentuk Pinjaman US$ 500 Juta

Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di bawah pimpinan Erick Thohir selama tiga tahun terbukti membuahkan hasil. Erick nyatanya telah membawa perubahan di perusahaan-perusahaan pelat merah sehingga makin inovatif dan efisien.

Bahkan, pembentukan holding dan subholding terbukti mampu meningkatkan pendapatan dan aset BUMN.

Baca Juga: Libatkan Yayasan BUMN untuk Indonesia, Kementerian BUMN dan Kemenko Marvest Berikan Apresiasi Pahlawan Pandemi di G20

Berdasarkan pencapaian tersebut, The Asian Development Bank (ADB) memberikan dukungan agar transformasi BUMN dapat terus dijalankan. Melalui keterangan tertulis pada hari Kamis (17/11/2022), ADB menyatakan telah menyetuji pinjaman sebesar US$ 500 juta untuk mendukung reformasi di kementerian BUMN.

"ADB dengan senang hati memberikan dukungan kepada pemerintah, melalui reformasi di BUMN," kata Senior Public Management Specialist ADB untuk Asia Tenggara, Yurendra Basnett.

Sukses mendapatkan perhatian dunia, dukungan yang didapat bukan hanya datang dari ADB, tetapi ada juga dari Bank Pembangunan Jerman KfW yang akan turut serta dalam pembiayaan bersama dengan pinjaman sebesar 300 juta euro atau sekitar US$ 295,8 juta.

Baca Juga: Dukung Reformasi BUMN Indonesia, ADB Salurkan Pinjaman US$500 Juta

"Kami bersyukur kerja keras selama tiga tahun terakhir membuahkan hasil yang signifikan dan ini diakui secara internasional," kata Erick Thohir.

Untuk diketahui, pinjaman dari ADB dan KfW merupakan pinjaman program yang semua dananya langsung masuk ke kas negara untuk pendanaan defisit negara. Jadi, Kementerian BUMN akan memberikan kontribusi ke kas negara sekitar $800 juta atau Rp12,5 trilliun pada 2023. 

Selain dipercaya lembaga keuangan internasional, BUMN juga akan memberikan kontribusi dividen sebesar Rp48 trilliun di 2023. Di sisi lain, pertimbangan ADB berkontribusi untuk Kementerian BUMN dilihat dari upaya penanggulangan pandemi COVID-19 di mana BUMN memiliki peran kunci dalam program Pemulihan Ekonomi Nasional. 

Dalam hal ini, ADB mengapresiasi reformasi dan transformasi di Kementerian BUMN dan BUMN yang akan dilakukan pada 2023 dan 2024. 

Baca Juga: PLN, ADB, dan IPP Siapkan Pendanaan Pensiun Dini PLTU Swasta Melalui Mekanisme ETM

"Sejak 2020, saya telah berjuang agar Kementerian BUMN mendapatkan 1% dari dividen BUMN. Ini penting sebagai bagian dari apresiasi terhadap kinerja Kementerian BUMN karena kami harus mengawal aset-aset BUMN. Alhamdullilah, ADB juga melihat hal yang sama," ujar Erick.

Untuk memastikan keberlanjutan dari reformasi dan transformasi BUMN, Kementerian BUMN sedang membuat peta jalan 2024-2034 yang merupakan kelanjutan dari peta jalan 2020-2024. Peta jalan 2024-2034 di targetkan selesai di kwartal pertama 2023.

Salah satu target peta jalan ini adalah memastikan BUMN sebagai salah satu aktor utama dalam mendorong tercapainya tujuan Indonesia menjadi negara berpenghasilan tinggi pada tahun 2045.

Baca Juga: Enam UMKM Binaan Rumah BUMN SIG Rembang Ikuti Future SMEs Village di KTT G20

Melalui program transformasi BUMN, pada tahun 2021 pendapatan konsolidasi BUMN meningkat 18,8% menjadi Rp2,295 triliun. Sementara itu, laba konsolidasi BUMN juga melesat 838,3% jadi Rp124,7 trilun pada tahun 2021 lalu.

Laporan keuangan gabungan atau agregat BUMN ini baru pertama kali diterbitkan oleh Kementerian BUMN dalam sejarah untuk tahun buku 2021. Dengan adanya laporan keuangan ini, maka kementerian BUMN berharap tidak ada lagi risiko pencatatan ganda sehingga akuntabilitas dan transparansi pada publik dapat dipertanggungjawabkan.