PKS Diskakmat dengan Pertanyaan ‘Apakah Sudah Sah Dukung Anies Baswedan’? Jawabannya Malah Bikin Bingung
Kredit Foto: PKS
Wakil Ketua Umum Partai Gelora Fahri Hamzah mempertanyakan apakah PKS telah sepakat menjadikan Anies Baswedan sebagai calon presiden dari Koalisi Perubahan.
Pertanyaan ini dilemparnya kepada politisi PKS Nasir Djamil saat menghadiri acara Indonesia Lawyers Club yang tayang pada Kamis (24/11/20222) kemarin. Pada momen tersebut, Nasir tidak bisa memberikan jawaban gamblang.
Fahri dibuat penasaran lantaran tanpa aba-aba PKS dan Demokrat langsung membicarakan soal calon wakil presiden yang diusung dalam kontestasi mendatang.
Menurutnya, PKS memiliki hak untuk mengajukan kadernya sebagai calon presiden untuk Pilpres 2024.
"Kita belum mendengar dari Pak Nasir, apakah sudah fiks PKS itu menganggap Anies Baswedan itu capres versinya PKS," tanya Fahri seperti dikutip Mamagini pada Jumat (25/11/2022).
"Kok tiba-tiba lompat jadi wakil gitu. Kan mereka juga punya hak jadi calon presiden," imbuhnya.
Mendapat pertanyaan tersebut, Nasir lantas menjawab bahwa PKS memiliki mekanisme tersendiri dalam menentukan calon presiden maupun calon wakil presiden.
Baca Juga: PKS dan Demokrat Dinilai Tak Akan Kabur, Anies Baswedan Sudah Tepat Tak Buru-buru Tentukan Cawapres!
Tak puas dengan jawaban Nasir, Fahri Hamzah lantas bertanya ulang soal kesepakatan PKS dalam mengusung mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut sebagai calon presiden.
"Belum. Walaupun tadi memang sudah ada pertemuan-pertemuan, sudah ada pembicaraan-pembicaraan. Tapi memang nanti diputuskan dalam mekanisme," jawab Nasir.
Fahri Hamzah lantas menyebut jika Tim Kecil yang dibentuk oleh Koalisi Perubahan belum menyepakati Anies sebagai calon presiden.
"Artinya pembicaraan bertiga, Tim Kecil segala macam itu belum menyepakati Anies sebagai capres secara kelembagaan?" tanya Fahri.
Baca Juga: Demokrat dan PKS Masih Memperebutkan Kursi Duet Anies Baswedan, Lebih Layak Mana?
Nasir pun lantas menegaskan bahwa soal kesepakatan tersebut harus melalui mekanisme Majelis Syura.
"Kesepakatan itu tetap saja lewat mekanisme Majelis Syura. Ya kalau kesepakatan duduk-duduk itu bisa saja," pungkasnya.
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Editor: Sabrina Mulia Rhamadanty