SBY Dianggap Autopilot, Jokowi Dicap Ugal-ugalan, Bagaimana Prabowo?

Pegiat media sosial Ariyo Bimmo mengungkapkan perbandingan gaya kepemimpinan tiga presiden Indonesia berdasarkan penilaian publik: Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), Joko Widodo (Jokowi), dan Prabowo Subianto.

Menjabat dari 2004 hingga 2014, SBY kerap dijuluki sebagai presiden autopilot karena dinilai terlalu lambat, normatif, dan hati-hati. Jokowi yang memimpin pada periode 2014–2024 disebut ugal-ugalan karena dianggap terlalu ambisius membangun infrastruktur, menambah utang, dan menjalankan proyek mercusuar. Kini, Prabowo dicap keras kepala karena tetap memaksakan program prioritas meski kondisi ekonomi sedang tertekan.

"Dulu, Presiden SBY disebut sebagai presiden *autopilot*, katanya terlalu lambat, terlalu normatif, terlalu hati-hati. Lalu Presiden Jokowi disebut ugal-ugalan, katanya terlalu ambisius membangun infrastruktur, katanya terlalu banyak utang, katanya proyek mercusuar. Sekarang, Presiden Prabowo disebut keras kepala, dibilang memaksakan program, dibilang ambisi pribadi, dibilang tidak peka terhadap ancaman ekonomi," ungkap Ariyo, dikutip dari YouTube COKRO TV, Minggu (31/5).

Ia menambahkan, pola penilaian publik terhadap presiden selalu berubah sesuai gaya kepemimpinan.

"Perhatikan polanya. Kalau pemimpinnya hati-hati dibilang lemah, kalau agresif membangun dibilang ugal-ugalan, kalau tetap menjalankan program prioritas dibilang keras kepala. Artinya apa? Dalam politik modern, *framing* negatif terhadap pemerintah akan selalu ada, dan media sosial memperbesar semuanya," imbuhnya.

Baca Juga: Jalankan MBG di Tengah Tekanan Ekonomi, Prabowo Tak Bisa Disebut Keras Kepala

Sebagai informasi, Prabowo dianggap keras kepala karena tetap menjalankan program seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Merah Putih meski kondisi ekonomi dinilai tidak stabil. 

Kepemimpinannya bahkan dibandingkan dengan Presiden ke-3 B.J. Habibie, yang dianggap rasional karena menghentikan proyek strategis saat krisis moneter 1998.

Meski demikian, pemerintah tetap menjalankan MBG karena diposisikan sebagai investasi jangka panjang untuk menghadirkan sumber daya manusia (SDM) berkualitas.

Bagi pemerintah MBG merupakan bagian dari strategi mengurangi stunting, meningkatkan kualitas gizi, mendorong produktivitas generasi muda, sekaligus menggerakkan ekonomi lokal melalui rantai pasok pangan.

Dalam peresmian Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih di Nganjuk, Jawa Timur, pada Sabtu (16/5/2026), Presiden Prabowo menegaskan bahwa program MBG dapat memutar uang hingga miliaran di tingkat desa.

"Tiap hari di desa beredar uang 3.000 kali Rp 15.000, ada yang lebih ada yang sedikit, berkurang dan sebagainya. 3.000 kali Rp 15.000, Rp 45 juta tiap hari, dan di situ adalah 5 hari seminggu kali 4, 20 hari kali Rp 45 juta. Berarti Rp 900 juta tiap bulan, kali 12. 12 kali Rp 900 juta, Rp 10,8 miliar," tegasnya.