Catat! Prediksi Puncak Arus Mudik Nataru 2022, 7,1 Juta Orang Bakal Tinggalkan Jabodetabek

Kementerian Perhubungan (Kemenhub) memprediksi puncak arus mudik Natal 2022 dan Tahun Baru 2023 (Nataru). Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi memperkirakan puncak arus pertama akan terjadi pada 23-24 Desember 2022, dengan puncak arus baliknya pada 25-26 Desember 2022.

Selanjutnya, puncak arus mudik kedua diprediksikan terjadi pada 30-31 Desember 2022, dengan puncak arus baliknya pada 1-2 Januari 2022.

Baca Juga: Ada Lonjakan Arus Kendaraan Libur Nataru Tahun Ini, Menhub Prediksi 44,1 Juta Orang Bepergian!

"Berdasarkan hasil survei Badan Kebijakan Transportasi (Baketrans) Kemenhub, potensi pergerakan pada Nataru tahun ini yaitu 16,35% dari jumlah penduduk Indonesia, atau sekitar 44,17 juta orang. Jumlah ini lebih banyak dibandingkan tahun lalu yang diprediksi sebanyak 19,9 juta orang. Sementara, yang tidak bepergian diprediksi sekitar 83,65%," kata Budi dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi V DPR RI, Selasa (13/12/2022). 

Adapun, prediksi pergerakan masyarakat terbesar berasal dari Jabodetabek (7,1 juta orang atau 16,5% dari total pergerakan 44,17 juta orang). Diikuti Jawa Timur (6,2 juta orang atau 14,5%), Jawa Tengah (5,8 juta orang atau 13,6%), Jawa Barat (4,4 juta orang atau 10,2%), dan Sumatera Utara (3 juta orang atau 6,9%).

Untuk daerah tujuan terbanyak, diprediksi paling besar ke Jawa Tengah 19,7%. Diikuti Jawa Timur 17,5%, Jawa Barat 14,6%, Jabodetabek 10,5%, dan DI Yogyakarta 8,2%. Sedangkan untuk Kota/Kabupaten, daerah wisata menjadi daerah tujuan terbanyak adalah Yogyakarta 19,7%. Diikuti Kab Bandung 17,5%, Kabupaten Malang 14,6%, Kota Bandung 10,5%, dan Kab Bogor 8,2%.

Baca Juga: Menhub Budi Pastikan Tak Ada Pembatasan Mobilitas di Libur Natal dan Tahun Baru 2023

Lebih lanjut, moda transportasi utama yang digunakan masyarakat akan didominasi oleh mobil pribadi (12,4 juta orang atau 28,26%) dan sepeda motor (7,2 juta orang atau 16,47%). Sementara itu, untuk pengguna angkutan umum terbanyak, yaitu kereta api (5,9 juta orang atau 13,42%), bus (5,2 juta orang atau 11,90%), pesawat (4,8 juta orang atau 11,02%), kapal penyeberangan (1,9 juta orang atau 4,49%), dan kapal laut (901 ribu orang atau 2,04%). 

Jumlah penumpang yang menggunakan angkutan umum di semua moda mengalami kenaikan 54,62% dibandingkan tahun lalu, atau sekitar 14,72 juta penumpang.

Menindaklanjuti hasil survei tersebut, Kemenhub menyiapkan sejumlah hal untuk memastikan kelancaran penyelenggaraan angkutan Nataru, di antaranya memastikan kesiapan sarana dan prasarana transportasi.

Pemerintah bersama operator transportasi telah menyiapkan sebanyak 57.693 unit bus dan 111 terminal, 910 unit kapal dan 110 pelabuhan, 484 kereta serta 9 daop dan 4 divre, 205 kapal penyeberangan serta 11 lintas pelabuhan penyeberangan, 41 dermaga MB, 3 dermaga ponton, dan 16 dermaga plengsengan, juga 402 unit pesawat dan 51 bandar udara.

Baca Juga: Kampanyekan Gerakan Nasional Kembali ke Angkutan Umum, Kemenhub: Untuk Kurangi Kemacetan!

Kemudian, melakukan sosialisasi kebijakan kepada operator angkutan penumpang dan barang, serta masyarakat umum. (Contoh: melakukan pembatasan pada angkutan barang tertentu kecuali Angkutan Logistik Sembako, imbauan penerapan prokes, dan lain sebagainya).

Selanjutnya, melakukan ramp check untuk memastikan kelaikan sarana dan prasarana transportasi, menerapkan manajemen rekayasa lalin pada jalan tol maupun nontol, dan pengaturan layanan transportasi selama masa Nataru sesuai dengan syarat perjalanan dalam dan luar negeri yang ditetapkan Satgas Penanganan Covid-19.

Baca Juga: Pemerintah Prediksi Jumlah Penumpang Nataru 2022 Naik 54,62%

Untuk monitoring dan evaluasi pelaksanaan angkutan Nataru, Kemenhub menyelenggarakan Posko Terpadu Nataru mulai 19 Desember 2022 s.d. 4 Januari 2023 (17 hari).

Kemenhub juga melakukan koordinasi secara intensif dengan seluruh stakeholder terkait, seperti Kemenko Polhukam, Kemenko Marves, Kemenko Perekonomian, Kemenko PMK, Kemenkes, Kemendagri, Kominfo, Kemenparekraf, Kemenag, KemenPUPR, Kemendikbudristek, Kementerian ESDM, Kementerian BUMN, TNI, Polri, Satgas Covid-19, BMKG, Basarnas, BNPB, BNN, KNKT, serta para operator sarana dan prasarana transportasi.