Isu Reshuffle Menguat Pasca-Usul PKB Soal Peleburan Kemendes dan Kementan, Menteri NasDem Terancam?

Diungkap Presiden Joko Widodo (Jokowi), kemungkinan besar terjadi reshuffle pada menteri-menteri di kabinetnya. Kendati demikian, Jokowi tidak bisa memastikan kapan akan melakukan reshuffle kabinetnya.

"Mungkin. Ya, nanti," kata Jokowi, Jumat (23/12/2022).

Baca Juga: Sinyal Reshuffle dari Jokowi, Ketua MUI Minta Menteri 'Model Begini' Diganti

Menanggapi hal tersebut, politisi Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan, Adian Napitupulu, menegaskan, reshuffle menteri menjadi hak prerogatif Presiden Jokowi meski berstatus petugas partai.

"Kalau sikap PDI Perjuangan jelas, reshuffle itu hak prerogatif presiden. Dia mau reshuffle silakan, nggak silakan," tegas Adian saat ditemui wartawan di Cipta Hotel, Jakarta, Jumat (23/12/2022).

Dia juga mengaku memiliki catatan terkait kinerja para menteri. Kendati demikian, Adian menyebut, reshuffle tetap menjadi hak prerogatif Jokowi. "Kalau Jokowi ya tergantung catatan dia. Ada yang menurut gue tidak baik, tapi menurut Jokowi ada informasi lain, jangan-jangan itu yang baik," katanya.

Lebih lanjut, Adian enggan memberikan tanggapan terkait reshuffle yang diisukan erat kaitannya dengan kepentingan politik Jokowi. Dia menegaskan, reshuffle menjadi hak prerogatif Jokowi, baik mengganti dua atau tiga menterinya.

Sebelumnya, Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Muhaimin Iskandar, mengusulkan agar Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) dan Kementerian Pertanian (Kementan) dilebur menjadi satu.

Dia menilai, peleburan dua kementerian tersebut dibutuhkan untuk menangani persoalan dan kebutuhan desa secara sistematis. Pasalnya, dia menilai bahwa pembangunan mesti dilakukan dari desa.

Selain itu, Muhaimin juga menyebut kelautan menjadi salah satu isu yang mesti diperjuangkan. Pasalnya, dia menilai bahwa kelautan hampir tidak tersentuh dari rezim ke rezim.

Senada dengan Ketua Umumnya, Wakil Sekretaris Jenderal PKB, Syaiful Huda, menuturkan, peleburan kedua kementerian tersebut tidak semata-mata terikat pada persoalan politik. Hanya saja, lanjut Huda, peleburan dua kementerian tersebut memiliki keterikatan dalam menyinergikan kinerja pembangunan.

"Jadi sangat subjektif karena jabatan menteri, jabatan politik. Karena jabatan politik, hari ini dia dilantik, besok dipecat biasa karena jabatan politik," papar Huda saat ditemui wartawan di Cipta Hotel, Jakarta, Jumat (23/12).

Baca Juga: Reshuffle Jelang Pilpres 2024, Partai-partai Oposisi Harap Hati-hati

"Jadi kalau ditanya, nggak ada urgensinya? Bentar lagi pemilu, urgensinya, ya, urgen (sampai) kapan pun menurut subjektivitas," tambahnya.

Kendati demikian, Huda mengaku tidak mengetahui persis ihwal peleburan tersebut ada kaitannya dengan reshuffle menteri NasDem atau tidak. Sebagaimana diketahui, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar merupakan kader PKB, sedangkan Menteri Pertahanan (Menhan) Syahrul Yasin Limpo merupakan kader NasDem.

Jelas Huda, Jokowi memiliki penilaian sendiri terkait kinerja para kabinetnya. "Sepenuhnya presiden yang bisa nilai, tapi praktisnya dalam agenda legislasi sih, nggak ada kendala," katanya.