Tukang Survei Klaim Era Jokowi Lebih Baik Dibandingkan Era SBY, Orang Demokrat: Sangat Bias!

Hasil survei Charta Politika Indonesia yang mengklaim pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) lebih baik dari era Presiden Keenam RI Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY.

Merespons hal ini, Wakil sekjen DPP Partai Demokrat Irwan Fecho menyebut survei itu bias lantaran Direktur Eksekutif Charta Politika Indonesia Yunarto Wisaja sendiri mengatakan pemerintahan era SBY dan Jokowi tidak bisa dibandingkan secara apple to apple, sehingga surveinya memiliki keterbatasan.

"Secara metodologis, poin pertanyaan yang membandingkan pemerintahan era Pak SBY dan Pak Jokowi lebih baik mana juga sarat dengan bias," ucap Irwan dalam keterangan tertulis di Jakarta, Sabtu (24/12).

Baca Juga: Lawan Makin Ketar-ketir! Anies Baswedan Tunjukkan Kesolidan 'Koalisi Perubahan', Isu Keretakan Terbantahkan: Ada Provokator yang Kecewa!

Anggota Komisi V DPR RI itu mengatakan responden bakal sulit untuk mengingat pemerintahan era SBY karena sudah terjadi lebih dari delapan tahun lalu.

Kondisinya menurut Irwan bakal berbeda ketika responden ditanya tentang rezim Jokowi sekarang yang masih berlangsung sehingga lebih mudah untuk menjawabnya.

Baca Juga: Sudah Keliling Bersama Tapi Suara Pemilih Anies Baswedan Malah Banyak ke PKS dan Demokrat, Surya Paloh dan NasDem Apes?

"Dari sisi metodologis, cara menanyakan pertanyaan membandingkan ini sudah bias, karena jarak waktunya terlampau jauh. Kemampuan mengingat responden juga terbatas," tuturnya.

Selain itu, Irwan menilai pertanyaan yang diajukan Charta Politika terhadap responden juga bersifat sangat umum. Tidak jelas pemerintah Jokowi dibanding era SBY itu lebih baik dan tidak baiknya dari sisi apa.

Jika misalnya yang ditanya terkait pertumbuhan ekonomi, kata Irwan, fakta membuktikan di era Presiden SBY angkanya jauh lebih baik dibanding pemerintahan Jokowi.

Irwan menyebut pertumbuhan ekonomi zaman SBY mencapai 6 persen, angka yang belum pernah dicapai rezim Jokowi sampai saat ini.

Lalu, pendapatan per kapita era SBY berakhir naik 3,5 kali lipat dari zaman Presiden Kelima RI Megawati Soekarnoputri.

"Sampai saat ini Jokowi baru naik 1,5 kali lipat dari zaman Pak SBY. Nah, apa harus begitu membandingkannya?" ucap ketua DPD Demokrat Kaltim itu.

Sementara, Irwan menilai poin perbandingan yang ditanyakan dalam survei Charta Politika tidak jelas karena memang sudah bias secara metodologis dan cara menanyakan pertanyaan tersebut.

Baca Juga: Eggi Sudjana Pasang Badan Buat Anies Baswedan Soal Isu 'Arab-Yaman': Masa Orang PDIP Nggak Ngerti Omongan Soekarno?

"Dari yang bersifat umum saja sudah bias, bagaimana yang bersifat khusus, tentu akan makin besar biasnya," ucap Irwan.

Kemudian, wakil sekretaris Fraksi Demokrat DPR itu memandang survei yang membandingkan era SBY rezim Jokowi itu juga bermasalah secara etika karena keduanya tidak mungkin dibanding-bandingkan.

Baca Juga: Telak! Nggak Ada Lagi yang Bisa Dibanggakan, Rocky Gerung Sebut Jokowi Bakal Mati-matian Pertahankan Proyek IKN: Dia Sangat Delusional!

"Situasi dan kondisi yang dihadapi juga berbeda, masyarakat juga sudah berubah. Pemerintahan Pak Jokowi juga masih berlangsung hingga 2024, sedangkan era Pak SBY sudah selesai lebih dari delapan tahun lalu," ujar Irwan.