Gerah Lihat Menterinya Dikuliti PDIP, Nasdem Soroti Kinerja Kemensos: Di Mana Prestasinya?

Ketua DPP Partai Nasdem, Irma Suryani Chaniago mengaku tertawa dengan pernyataan Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto yang menilai menteri Nasdem layak di reshuffle Presiden Joko Widodo.

Dia juga mempertanyakan kesalahan-kesalahan menteri Nasdem yang membuat PDIP kian ngotot meminta Jokowi segera lakukan reshuffle. Irma menegaskan, sejauh kinerjanya, menteri Nasdem tidak pernah tersandung kasus korupsi.

"Mau adu prestasi menteri dari Nasdem? Hati-hati. Menteri Nasdem tidak ada yang ditangkap KPK karena merugikan bangsa dan negara," tegas Irma dalam keterangan tertulisnya, Jumat (30/12/22).

Baca Juga: Ada Pihak Berkepentingan yang Ingin Mendepak NasDem dari Kabinet: Peluang Oposisi Masih Terbuka

Irma menegaskan, jika bicara prestasi, menteri Nasdem jauh lebih baik dengan PDIP. Dia mempertanyakan kinerja Kementerian Sosial, di mana kursi menteri diduduki Tri Rismaharini, kader dari PDIP.

"Bicara prestasi? Coba cek bantuan sosial, jumlahnya triliunan itu. Ternyata pendistribusiannya tidak tepat sasaran karena data digunakan tidak tepat, pengawalan lemah. Di mana prestasinya? Ayo audit itu bansos Kemensos selama pandemi," katanya.

Dia menegaskan, impor beras cadangan nasional yang dituduhkan PDIP pada Kementerian Pertanian tidak memiliki dasar yang jelas. Pasalnya, permintaan stok beras itu berasal dari Bulog dan Kementerian Perdagangan.

Dalam hal ini, Irma menegaskan bahwa Kementerian Pertanian justru membela para petani. Dia juga menyebut, petani Indonesia memiliki gabah yang cukup.

"Impor beras itu maunya Bulog dan Kemendag. Kalau Mentan jelas bilang gabah petani cukup. Bulog saja tidak mampu serap gabah petani. Jadi jangan asbun deh," tegasnya.

Irma juga meyakini, jika Jokowi akhirnya melakukan reshuflle kabinet di awal tahun depan, dipastikan karena Jokowi melihat dengan berbasikan data dan buka karena pesanan parpol manapun sekalipun itu PDIP. 

"Soal reshufle, saya yakin, jika berbasis kinerja, Menteri NasDem tidak akan termasuk akan diganti. Karena mereka berkinerja baik, on the track dengan program Presiden serta berprestasi," pungkasnya.

Sebelumnya, Sekjen PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto menanggapi soal kode reshuffle kabinet yang belakangan dilempar lagi oleh Presiden Joko Widodo. Hasto menyebut partai politik yang mencalonkan sosok Antitesis Jokowi mestinya memiliki kesadaran politik untuk menarik diri dari koalisi pemerintahan.

Hasto mulanya mengatakan reshuffle kabinet hanya bisa dilakukan berdasarkan kehendak Jokowi. Dia lalu membicarakan konteks sosial dan politik saat ini.

"Reshuffle kabinet itu hanya bisa dilakukan atas hendak dari Bapak Presiden. Kalau kita liat konteks sosial, politik, dan juga internasional, tekanan terhadap perekonomian global akibat tekanan geopolitik itu kan sangat nyata," kata Hasto saat konferensi pers secara virtual Refleksi Akhir Tahun 2022 dan Harapan Menuju Tahun 2023, Jumat (30/12/22)

Hasto juga mengamini pernyataan Ketua DPP PDIP Djarot Saiful Hidayat yang meminta dua menteri NasDem, Menteri Pertanian dan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), dievaluasi Jokowi. 

Menurut Hasto, apa yang disampaikan oleh Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (SYL) berbeda jauh dengan faktanya.

"Apa yang telah dilakukan Pak Djarot Saiful Hidayat itu juga merupakan bagian dari sikap dari PDIP karena ketika menghadapi krisis tersebut, ancaman krisis maka hal yang fundamental adalah kecukupan pangan. Untuk memastikan rakyat itu tetap kenyang, karena itu sebagai hal yang paling elementer dan PDIP telah mempelopori hal tersebut," kata Hasto.

DPR