Ngotot Pertahankan Pemilu Sistem Tertutup, PDIP Kena Semprot Golkar: Hasto Jangan Terlalu Keras!

Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Nurul Arifin, mengaku paham betul dengan keinginan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) yang meminta agar Pemilu diselenggarakan dengan sistem proporsional tertutup.

Hal tersebut diungkap saat menghadiri rilis survei Indikator Politik Indonesia yang dihadiri Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto dan Sekretaris Jenderal NasDem Johnny G Plate dengan tema "Kinerja Presiden, Elektabilitas Bakal Capres dan Partai Jelang 2024" yang digelar secara virtual pada Rabu (4/1/2023).

Baca Juga: Rupanya Luhut Kebelet Masuk Kabinet Jokowi Sampai Mohon-Mohon ke Orang PDIP: Please, Tolonglah....

Nurul menuturkan, pada masa kepemimpinan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) sempat diajukan agar pemilu dilakukan dengan sistem proporsional tertutup. Kendati begitu, melalui serangkaian diskusi yang panjang, akhirnya Pemilu dilakukan secara adil.

"Saya memahami betul kenapa Pak Hasto ingin sekali menerapkan sistem tertutup. Waktu kami di Komisi II juga seperti itu. Tapi akhirnya, tawaran setelah berdiskusi panjang waktu itu pada Pak SBY disetujui sebetulnya mix member proporsional itu yang paling adil," jelas Nurul.

Dia menegaskan, penyelenggaraan Pemilu mesti mengalami perubahan yang disertai edukasi pada para pemilih. Kendati begitu, Nurul menilai bahwa PDIP sangat percaya diri dengan sistem proporsional tertutup.

"Kami melihat bahwa Mas Hasto sangat percaya diri dengan sistem tertutup karena political id-nya sangat kuat dan semua di-approval Pak Jokowi, kemudian PDIP ada Pak Ganjar di situ, tapi tidak memberikan efek kepada yang lain," jelasnya.

Dia juga mengaku tidak percaya bahwa sistem proporsional tertutup bisa mengurangi ego dari masing-masing partai politik dan tidak ada oligarki dalam pemilu. Hal tersebut dia katakan berdasarkan surat pernyataan sikap yang sebelumnya diterbitkan delapan partai politik parlemen yang menolak sistem proporsional tertutup.

"Jadi partai politik tidak menjadi ego, kami tidak percaya, tidak ada oligarki kami tidak percaya, memerangi korupsi kami tidak percaya bahwa dengan sistem tertutup semua akan lebi baik," tegasnya.

Dia juga mengaku, pada tahun 2016 lalu ada usulan perubahan sistem proporsional pemilu, banyak lembaga survei yang menantang keras usulan tersebut. Akan tetapi, saat ini dia menilai lembaga survei banyak yang terbungkam.

Pada saat itu, kata Nurul, SBY juga ikut memveto keputusan tersebut. Berbeda dengan saat ini, di mana semua pihak seolah mendukung diberlakukannya sistem proporsional tertutup. "Saya mengajak, ayo dong lembaga survei pada bergerak juga. Jangan diam saja. Masa kita delapan fraksi kalah sama satu fraksi (PDIP) saja," katanya.

"Ayo Pak Hasto jangan terlalu keras. Kita harus mengutamakan mengusung suara rakyat, biarkan rakyat itu pembelajaran politik dengan cara memilih siapa orang-orang yang mereka percaya," tambahnya.

8 Fraksi Tolak Sistem Proporsional Tertutup 

Delapan fraksi partai yang memiliki kursi di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menyatakan sikapnya melalui surat yang diterima Warta Ekonomi pada Selasa (3/1/2023). Surat tersebut berisi pandangan yang menegaskan bahwa kedelapan fraksi parlemen menolak sistem proporsional tertutup.

Surat tersebut menyatakan bahwa Indonesia sudah menjalankan lima kali Pemilu selama masa reformasi. Selama itu juga Indonesia terus menyempurnakan sistem Pemilu yang makin mendekatkan rakyat dengan pilihan orisinalitasnya.

Baca Juga: Hasto PDIP Dukung Sistem Pemilu Proporsional Tertutup: Lebih Hemat!

"Sejak itu, rakyat diberi kesempatan untuk bisa mengenal, memilih, dan menetapkan wakil mereka secara langsung orang per orang. Tidak lagi tertutup, tidak lagi menyerahkan sepenuhnya hanya melalui kewenangan partai politik semata. Itulah kemajuan sekaligus karakteristik demokrasi kita," tulis surat pernyataan sikap kedelapan partai politik parlemen, dikutip Selasa (3/1).

Adapun kedelapan partai politik parlemen tersebut adalah Fraksi Partai Golkar, Fraksi Partai Gerindra, Fraksi Partai NasDem, Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Fraksi Partai Demokrat, Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN), dan Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP).

PDIP Dorong Sistem Proporsional Tertutup 

Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto, menuturkan, penggunaan sistem proporsional tertutup menjadikan pemilu lebih sederhana dan bisa mengurangi potensi manipulasi.

Dia menilai, sistem proporsional tertutup juga bisa menghindari adanya petugas PKPU yang kelelahan akibat penyelenggaraan yang begitu kompleks. Hasto menegaskan, sistem proporsional tertutup memungkinkan para tokoh-tokoh purnawirawan, akademisi, dan agamis untuk terpilih.

"Jadi proporsional tertutup itu base-nya adalah pemahaman terhadap fungsi-fungsi dewan, sementara kalau terbuka adalah popularitas," kata Hasto dalam konferensi persnya di Kantor DPP PDIP, Jakarta, Selasa (3/1/2023).

Sementara, terkait surat pernyataan dari delapan partai politik yang menolak sistem proporsional tertutup, Hasto menyebut sikap tersebut adalah bentuk dari demokrasi Indonesia. Hasto menuturkan, pada penyelenggaraan pemilu tahun 2009, Mahkamah Konstitusi juga menetapkan pemilu dengan sistem proporsional tertutup.

Baca Juga: Teriak 'Komunis' Soal Sistem Proporsional Tertutup, Fahri Hamzah Kena Skakmat Pengamat: Tak Boleh Emosional dalam Hukum!

"Kami ini taat konstitusi. Bagi PDIP, kami berpolitik dengan suatu prinsip, dengan suatu keyakinan berdasarkan konstitusi, peserta pemilu adalah parpol dan kemudian kami ingin mendorong mekanisme kaderisasi di internal partai," kata Hasto.

"Kita bukan hanya partai yang didesain untuk menang pemilu, tapi sebagai partai yang menjalankan fungsi kaderisasi pendidikan politik, memperjuangkan aspirasi rakyat menjadi kebijakan publik dan di situlah proporsional tertutup kami dorong," pungkasnya.