Pertanyakan Apa yang Mau Diubah Koalisi Perubahan, Sentilan Boni Hargens: Jangan-jangan Anies Capres Fantasi?
Pengamat Politik Boni Hargens menyentil gagasan perubahan yang selalu digembar-gemborkan oleh koalisi partai pengusung Anies Baswedan, yakni NasDem, PKS, dan Demokrat. Ketiganya melabeli diri dengan nama "Koalisi Perubahan".
Ia juga mempertanyakan gagasan perubahan apa yang dimaksud oleh koalisi tersebut. Hal itu diungkapkan Boni dalam dialog di kanal youtube Indonesian Lawyers Club yang diunggah Sabtu (7/1/2023) dan dikutip cianjur.suara.com, Rabu (11/1/2023).
"Ini NasDem maunya apa sih sebenarnya? Dengan ada di kekuasaan, tapi sudah mengkampanyekan koalisi perubahan," kata Boni dalam dialog tersebut.
Ia pun menyindir soal gagasan dari koalisi perubahan yang dipelopori Nasdem. Menurutnya, tidak jelas hal apa yang akan diubah oleh koalisi perubahan.
"Sementara belum dirumuskan apa yang mau diubah, sementara capresnya sudah ada," tutur Boni.
Dalam kesempatan tersebut Boni menyebut ILC sebagai ruang berfantasi. Ia lantas menerapkan istilah itu terhadap Anies Baswedan yang diusung Nasdem sebagai bacapres.
"Saya berpikir, jangan-jangan ini capres fantasi? di sini kita harus pastikan dulu," kata dia.
Seperti diketahui langkah partai NasDem belakangan ini membuat hubungannya dengan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) memanas.
Selain mengusung Anies, Nasdem juga jadi pelopor koalisi perubahan yang disebut-sebut juga bakal didukung Partai Demokrat, dan PKS. Kabarnya, koalisi tersebut akan segera dideklarasikan.
Ketua DPP Partai NasDem, Effendy Choirie, menegaskan tidak ada aturan hukum yang dilanggar atas langkah partainya yang mencalonkan Anies Baswedan untuk Pilpres 2024.
"Enggak ada koridor dan hukum yang kita langgar," kata pria yang akrab disapa Gus Choi tersebut dalam diskusi di ILC.
Gus Choi tak memungkiri bahwa dukungan terhadap Anies Baswedan mengundang polemik. Menurutnya hal ini bisa menjadi pembelajaran bersama.
"Tidak ada etika yang dijadikan standar bersama, bahwa parpol ketika masih dalam perjalan pemerintahan yang didukung, kemudian menyambut pemilu berikutnya tidak boleh mencalonkan siapa-siapa. Ini kan belum ada aturan," kata dia.
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Editor: Ayu Almas