BPKP Susun Strategi Pengawasan KUR 2023

Deputi Kepala BPKP Bidang Akuntan Negara Sally Salamah mengungkapkan saat ini pihaknya bersama Forum Pengawasan masih menyusun strategi pengawasan penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) 2023.

“Dari tahun 2022 saja kita dapat melihat jumlahnya sangat besar dan sangat berdampak pada pertumbuhan perekonomian negara kita. Harapannya perekonomian di tingkat menengah, mikro, dan kecil ini pun bisa ikut bangkit dan tumbuh juga,” imbuhnya di Jakarta, kemarin.

Realisasi penyaluran KUR sepanjang 2022 mencapai Rp365,50 triliun atau sekitar 97,95% dari target sebesra Rp373,17 triliun. Seiring dengan komitmen pemerintah dalam mendorong kapasitas daya saing usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) lanjut dia, pemerintah telah menetapkan target penyaluran KUR yang naik di 2023 menjadi Rp470 triliun dan di 2024 menjadi Rp585 triliun.

Karena itu, pengawasan dari seluruh pihak diperlukan agar KUR dapat dirasakan manfaatnya oleh UMKM. Dengan KUR, ia mengharapkan UMKM dapat memanfaatkan fasilitas pemerintah baik berupa bunga yang rendah, agunan yang tidak wajib dengan plafon di bawah 100 juta maupun kemudahan restrukturisasi.

Sally mengungkapkan strategi pengawasan KUR pada 2023 yang disusun BPKP di antaranya berfokus pada pengawasan atas perencanaan hingga pertanggungjawaban KUR, menyusun perencanaan pengawasan KUR, serta pengawasan atas kepatuhan, potensi fraud, hambatan dan kendala.

Dari kebijakan tersebut, pengawasan BPKP diharapkan dapat memberikan rekomendasi dan saran perbaikan terhadap kebijakan pelaksanaan KUR, khususnya terkait target graduasi dan target debitur baru KUR.

Selain itu, untuk mengawal akuntabilitas, baik dari sisi penyaluran KUR maupun terhadap kucuran anggaran subsidi KUR yang terus meningkat setiap tahunnya, perlu dilakukan pengawasan oleh semua pihak yang terkait.