Perbaiki Tata Kelola Perusahaan, Pedoman Asesmen ESG untuk BUMN Dirilis

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) menerbitkan pedoman asesmen penerapan faktor lingkungan, sosial, dan tata kelola atau environmental, social, and governance atau ESG untuk badan usaha milik negara (BUMN) sebagai acuan penilaian pada triwulan II 2023.

“Pedoman ini bertujuan untuk mendukung peningkatan value BUMN dengan mengintegrasikan ESG dan juga mendukung pencapaian target enhanced nationally determined contribution (NDC) Indonesia,” kata Deputi Kepala BPKP Bidang Akuntan Negara Sally Salamah dalam keterangannya di Jakarta, Rabu (19/4).

Sally menjelaskan pedoman tersebut mencakup indikator-indikator lingkungan, sosial, tata kelola, dan ekonomi, yang ditujukan untuk mengidentifikasi area of improvement (AoI) pada sekitar 23 BUMN.

Dengan begitu, pedoman diharapkan dapat meningkatkan kualitas implementasi ESG pada tiap BUMN, dapat mengakselerasi dukungan BUMN terhadap tujuan keberlanjutan jangja panjang, serta memberi rekomendasi kebijakan kepada pemerintah.

“BPKP juga mendorong BUMN untuk terus berkomitmen mendukung pelaksanaan tata kelola perusahaan yang baik, khususnya dalam mengintegrasikan ESG dalam keputusan yang diambil oleh organ perusahaan,” ujar Sally.

Inisiatif BPKP dalam menerbitkan pedoman asesmen ESG untuk BUMN mendapat dukungan dari Deputi Keuangan dan Manajemen Risiko Kementerian BUMN Nawal Nely.

Nawal mengatakan implementasi ESG merupakan suatu keniscayaan bagi BUMN. Oleh karena itu, pedoman tersebut dapat membantu BUMN dalam menegakkan pelaporan dan implementasi ESG secara berkelanjutan.

“Hal ini merupakan suatu keniscayaan karena BUMN perlu mendapatkan rated pendanaan dan diterapkan dalam kegiatan bisnis sehari-hari dan secara berkesinambungan,” ungkapnya.

Pentingnya penerapan ESG dalam BUMN juga diungkapkan oleh Vice President of Engagement Monash University Indonesia Grace Wangge. Menurut Grace, pedoman asesmen ESG yang diterbitkan oleh BPKP signifikan untuk mendorong penerapan ESG pada BUMN