Lagi-lagi Nyatakan Tak Ingin Lihat Indonesia Gencar Lakukan OTT KPK, Luhut: Negara Bermartabat...

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan tidak ingin melihat adanya Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam memberangus tindak pidananya korupsi.

Pasalnya, dia menilai, pemberantasan korupsi akan lebih efektif jika dilakukan secara digital. Dia juga menyebut, digitalisasi dalam pemberantasan korupsi bisa memberikan martabat baik bagi Indonesia.

Baca Juga: Megawati Mulai Terang-terangan Ungkit Jasanya Buat Jokowi, Bakal Terjadi Perang Kubu Banteng vs Opung Luhut?

"Kita lakukan digitalisasi, kita akan mengurangi korupsi dan kita tidak mau melihat ada OTT ke depan. Kenapa? Negara yang bermartabat tentu punya ekosistem yang baik," kata Luhut dalam diskusi panel di Rakornas Kepala Daerah dan Forkopimda Tahun 2023 di Sentul Internasional Convention Center, Selasa (17/1/23).

Meski begitu, Luhut menyebut diperlukan dana dalam melakukan transformasi ke digital. Dia juga menyebut, dibutuhkan Rp1.200 triliun dan Rp400 triliun untuk merealisasikan digitalisasi tersebut.

"Kalau ekosistem yang baik dengan digitalisasi, pasti tidak akan ada lagi OTT dan pasti korupsi kurang," tegasnya.

Dia menegaskan, ketidakinginan pemerintah akan OTT bukan dilandaskan pada hal yang bersifat negatif. Hanya saja, kata Luhut, negara yang dipuja-puja mestinya tidak ada OTT yang cap sebagai keburukan ekosistem negara.

"Jadi jangan salah mengerti kalau pemerintah atau kami tidak ingin melihat OTT bukan karena itu, kami tidak ingin negara yang begitu hebat di puja-puji orang masih ada OTT, karena ekosistem kita tidak bagus," jelasnya.

Baca Juga: Salah Gunakan Istilah Firaun, Elite Megawati Kuliti Balik Cak Nun: Bekalnya Cuma Dongeng dan Fitnah!

"Dengan demikian, biaya kita juga makin baik karena dengan digitalisasi tadi kita bisa menghemat sampai dengan 27 persen dan ini akan mengakibatkan penerimaan negara yang tinggi," tambahnya.