Menu
News
EkBis
New Economy
Kabar Finansial
Global Connections
Otomotif
Energi
Meet The Leaders
Indeks
Video
About Us
Social Media

CreditSights Soroti Ketidakpastian Kebijakan Pertambangan Indonesia

CreditSights Soroti Ketidakpastian Kebijakan Pertambangan Indonesia Kredit Foto: Istimewa
Warta Ekonomi, Jakarta -

Lembaga riset keuangan internasional CreditSights menyoroti meningkatnya ketidakpastian kebijakan pemerintah di sektor pertambangan Indonesia. Rencana negara menikmati sedikitnya 70% hasil tambang dan penerapan biaya layanan ekspor melalui Danantara dinilai berpotensi menambah tekanan biaya serta risiko keuangan perusahaan.

Dalam laporan bertajuk Indon Mining: Policy Uncertainty Reignites yang terbit pada 19 November 2026, CreditSights menilai sejumlah rencana kebijakan tersebut dapat meningkatkan risiko investasi di sektor pertambangan nasional.

CreditSights merupakan lembaga riset independen yang menganalisis pasar kredit, risiko keuangan, dan kelayakan kredit perusahaan. Lembaga ini merupakan bagian dari Fitch Solutions yang berada dalam kelompok Fitch Group.

Salah satu kebijakan yang menjadi perhatian adalah arahan Presiden Prabowo Subianto agar minimal 70% hasil dari seluruh izin usaha pertambangan (IUP) dinikmati negara. Presiden juga membuka kemungkinan penguasaan saham perusahaan pertambangan oleh negara.

CreditSights menilai pemerintah belum menjelaskan dasar penghitungan porsi 70% tersebut. Lembaga itu juga mempertanyakan mekanisme pengukuran dan kelayakan penerapannya terhadap perusahaan tambang.

Baca Juga: Diversifikasi Bisnis, NTBK Bidik Peluang Baru di Rantai Pasok Pertambangan

Dalam analisisnya, CreditSights menafsirkan angka tersebut sebagai bagian dari keuntungan ekonomi yang dihasilkan melalui kegiatan pertambangan, bukan sekadar penerimaan negara dari biaya perizinan. Dampaknya akan berbeda bergantung pada dasar perhitungan yang digunakan, apakah pendapatan bruto, laba kotor, atau laba bersih.

Sebelumnya, Direktur Eksekutif Indonesian Mining Association (IMA), Sari Esayanti, juga meminta pemerintah menghitung kontribusi industri pertambangan secara menyeluruh sebelum menerapkan target tersebut.

"Kontribusi pertambangan perlu dilihat secara menyeluruh dari nilai ekonomi yang dihasilkan, mulai dari pembelanjaan di dalam negeri, penciptaan lapangan kerja, hingga aktivitas ekonomi yang tumbuh di sepanjang rantai pasok, dan tidak semata-mata diukur dari pajak, dividen, maupun laba perusahaan," ujar Sari kepada Warta Ekonomi, Rabu (18/11/2026).

IMA juga mencatat lebih dari 80% total pengeluaran sejumlah perusahaan tambang terserap di dalam negeri. Pengeluaran tersebut mencakup pengadaan barang dan jasa, pembayaran gaji, pajak, royalti, serta berbagai kewajiban lainnya.

Sementara itu, Ketua Komite Pertambangan dan Mineral Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO), Hendra Sinadia, mengingatkan pemerintah agar memperhatikan dampak kebijakan terhadap daya saing perusahaan.

"Kalau kebijakan pemerintah nanti akan menambah beban biaya, daya saing kita jadi berkurang," ujar Hendra kepada Warta Ekonomi.

Hendra juga menilai pemerintah perlu memperjelas instrumen yang akan digunakan untuk mencapai target 70%, apakah melalui perubahan tarif royalti, kenaikan pajak penghasilan badan, atau kebijakan lainnya.

Biaya Layanan Ekspor DSI Ikut Disorot

Selain kebijakan hasil tambang, CreditSights menyoroti rencana Danantara melalui PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI) menerapkan biaya layanan ekspor komoditas.

Dalam laporannya, CreditSights mencatat rencana biaya layanan sebesar US$1 per ton untuk ekspor minyak kelapa sawit. Sementara itu, besaran biaya untuk komoditas batu bara dan ferroalloy masih belum diputuskan.

Sebelumnya, Direktur Utama DSI, Luke Thomas Mahony, menyampaikan bahwa layanan ekspor minyak sawit dan produk turunannya melalui platform perusahaan akan mulai berlaku pada 1 Januari 2027.

Luke mengatakan DSI akan mengumumkan tarif resmi pada Desember 2026. Namun, perhitungan sementara menunjukkan biaya layanan berada pada kisaran satu digit dolar AS per ton.

"Untuk biaya layanan, kami akan mengumumkannya pada Desember. Namun, berdasarkan arah perhitungan saat ini, biayanya akan berada pada kisaran satu digit dolar AS," ujar Luke dalam 22nd Indonesian Palm Oil Conference and 2027 Price Outlook (IPOC 2026), Jumat (13/11/2026).

Luke juga menegaskan bahwa platform DSI tidak akan mengubah mekanisme perdagangan antara eksportir dan pembeli internasional. Penentuan harga, volume, dan spesifikasi produk tetap menjadi kesepakatan antara penjual dan pembeli.

CreditSights menilai peran DSI untuk sementara masih berfokus pada fungsi pengawasan. Belum terdapat indikasi bahwa lembaga tersebut akan memperluas aktivitasnya ke perdagangan komoditas secara langsung.

Meski demikian, ketidakjelasan biaya layanan untuk komoditas pertambangan tetap menjadi perhatian investor. Pengenaan pungutan baru berpotensi menambah beban operasional dan memengaruhi profitabilitas perusahaan.

CreditSights menilai kombinasi ketidakpastian regulasi dan potensi peningkatan biaya dapat memperbesar tekanan terhadap perusahaan tambang Indonesia. Kondisi tersebut juga berpotensi mendorong investor meminta premi risiko lebih tinggi untuk menanamkan modal di sektor tersebut.

Meski menyoroti sejumlah risiko, CreditSights masih mempertahankan rekomendasi investasinya terhadap perusahaan pertambangan Indonesia yang masuk dalam cakupan analisis. Lembaga tersebut akan menunggu kejelasan lebih lanjut mengenai perubahan kebijakan sebelum menilai dampaknya terhadap masing-masing perusahaan.

Mau berita menarik lainnya? Follow WhatsApp Warta Ekonomi.

Penulis: Rahmat Dwi Kurniawan
Editor: Istihanah

Tag Terkait: