Menu
News
EkBis
New Economy
Kabar Finansial
Sport & Lifestyle
Video
    Indeks
      About Us
        Social Media

        Dugaan Korupsi Dana Bansos Era Anies Kian Serius Dibahas, DPRD DKI Jakarta: Kami Masukkan...

        Dugaan Korupsi Dana Bansos Era Anies Kian Serius Dibahas, DPRD DKI Jakarta: Kami Masukkan... Kredit Foto: Tangkapan layar Twiiter
        Warta Ekonomi, Jakarta -

        Ketua Komisi B DPRD DKI Jakarta, Ismail menyorot tajam isu akan adanya korupsi dana bansos yang terjadi tahun 2020.

        Kasus tersebut sendiri disebut-sebut menyeret relawan dari Anies Baswedan hingga sejumlah petinggi dari Perumda Pasar Jaya.

        Baca Juga: DPDR DKI Bakal Panggil Pasar Jaya Soal Korupsi Bansos, Relawan: Biar Saja, Anies Pasti Bersih

        Menyusul hal itu, Ismail mengatakan akan memanggil petinggi dari instansi tersebut untuk dimintai keterangan serta meluruskan isu ini.

        "Hal seperti ini, pertanyaan seperti ini (dugaan korupsi bansos), Insya Allah akan kami masukkan ketika kami masuk ke jadwal (rapat) dengan Pasar Jaya," ujar Ismail kepada wartawan, Selasa (17/1/2023).

        Kendati demikian, ia menyebut pemanggilan tak bisa dilakukan dalam waktu dekat. Pihaknya diperkirakan baru ada jadwal pertemuan dengan BUMD pengelola pasar tradisional itu pada pertengahan Februari.

        "Timing-nya (pemanggilan Perumda Pasar Jaya) kemungkinan di Februari, karena Januari sudah penuh. Pertengahan Februari ke atas," ucapnya.

        Selain itu, ia juga menyatakan hanya akan memanggil Direkrut Utama Perumda Pasar Jaya Tri Prasetyo terkait hal ini. Tri sendiri diketahui baru diangkat sebagai Dirut pada Juli 2022 lalu.

        Sementara, eks Dirut Pasar Jaya Arief Nasruddin yang dikaitkan dengan kasus itu disebutnya tak bisa dipanggil oleh pihaknya.

        "Kalau dari Komisi B-nya, di tahap awal, paling (pemanggilan) dengan dirut (Perumda Pasar Jaya) yang eksisting ya," pungkasnya.

        Baca Juga: Gandeng Anies Habis Enak Sama Jokowi, Karakter Surya Paloh Dikuliti: Dia Gampang Pindah Haluan...

        Sebelumnya, beredar di media sosial dugaan korupsi Bantuan Sosial saat pandemi Covid-19 di era eks Gubernur Anies Baswedan tahun 2020 lalu. Salah satunya terkait pengadaan beras yang mencapai harga triliunan rupiah malah terbengkalai hingga rusak di gudang penyimpanan.

        Hal ini disampaikan oleh pemilik akun Ttwitter @kurawa lewat cuitannya. Awalnya, ia mengaku mendapatkan informasi soal adanya penimbunan beras di gudang milik Perumda Pasar Jaya di Kawasan Industri Pulogadung, Jakarta Timur.

        Perumda Pasar Jaya merupakan penerima anggaran terbanyak untuk pengadaan Bansos sembako di Jakarta. Dari anggaran Rp3,65 triliun, Rp2,85 triliun di antaranya diberikan kepada BUMD itu.

        Baca Juga: GNI Rusuh Sampai Memakan Korban, Pemerintahan Jokowi Diberi Wejangan: Usir Pekerja China

        "Dinas Sosial DKI menunjuk tiga rekanan terpilih untuk menyalurkan paket sembako senilai Rp3,65 Triliun lewat Perumda Pasar Jaya, PT food station dan PT Trimedia Imaji Rekso Abadi. Dimana porsi terbesar diberikan kepada Perumda Pasar Jaya senilai Rp2,85 Triliun, mengapa?" ujar Kurawa, dikutip Rabu (11/1/2022).

        Setelah dapat informasi itu, ia mendatangi gudang penyimpanan beras yang dimaksud. Di lokasi, terdapat 1.000 ton beras dengan bentuk paket 5 kilogram di tempat penyimpanan itu.

        Seharusnya, kata @kurawa, beras ini disalurkan pada 2020-2021 untuk masyarakat di masa pandemi. Namun, beras malah masih tersimpan setelah sekian lama hingga kondisinya rusak.

        "Dipastikan 100 persen kondisi beras bansos milik DKI ini rusak atau membusuk bahkan untuk hewan sekalipun sudah tidak layak. Jamur kuning hingga menghitam jika kita buka karung-karung yang ditumpuk ini," ucapnya.

        Di tempat yang sama, @kurawa menemukan dokumen forensik hasil audit dari salah satu kantor akuntan publik terhadap bansos tersebut. Salah satu temuan dalam laporan itu adalah terdapat kesalahan administrasi yang dilakukan saat penyaluran bansos.

        Dalam dokumen yang diunggahnya dikatakan ada unknown shrinkage atau kehilangan yang tak diketahui senilai Rp 150 miliar karena banyak modus seperti dua kali surat jalan dan lainnya. Ia pun meminta agar aparat penegak hukum mengambil tindakan atas hal ini.

        Apalagi, banyak temuan lagi dalam hasil audit yang menemukan kejanggalan dalam proyek bansos di Jakarta.

        Baca Juga: Mau Presidennya Ganjar Pranowo atau Anies Baswedan, IKN Tak Akan Bisa Dihentikan: Kenyataannya...

        "Vendor-vendor Bansos DKI 2020 ini berjenis usaha dari pengelola parkir, tukang AC, SPBU sampai kontraktor bangunan. Karena Vendor-vendor ini penunjukan langsung. Yang ngeri siapa dibalik nama-nama vendor ini. Ada datanya semua neh," pungkasnya.

        Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.

        Editor: Aldi Ginastiar

        Bagikan Artikel: