Soal Bentrokan Antarkaryawan di Morowali, Mulyanto: Pemerintah Lemah Hadapi PT GNI

Bentrokan antarkaryawan di PT Gunbuster Nichel Industry (GNI) yang menimbulkan tiga korban jiwa terjadi lantaran lemahnya pemerintah terhadap manajemen perusahaan. 

Anggota Komisi VII DPR RI dari Fraksi PKS, Mulyanto mengatakan seharusnya sebagai pemegang otoritas kekuasaan, harusnya Pemerintah bisa memaksa pihak GNI membuka semua data operasional perusahaan, yang diduga menjadi penyebab bentrok maut bukan sekadar meminta satu sebatas mengimbau.

Menurutnya, dalam kasus ini pemerintah harus hadir dalam perkara yang serius seperti ini. Usut akar masalah bentrok ini secara objektif sehingga tidak ada satu pihak yang dirugikan.

Baca Juga: Lemah Hadapi GNI, Pemerintah Jokowi Kian Disoroti: Tak Ada Wibawa, Lembek Sama Investor China!

“Pemerintah punya kewenangan memaksa PT GNI bersikap terbuka dan profesional terkait tenaga kerja mereka serta menjamin suasana yang kondusif bagi produktivitas kerja. Dengan kewenangan yang ada harusnya Pemerintah bisa bergerak cepat menemukan akar masalahnya. Bukan sekedar mengimbau. Kalau sekadar mengimbau siapapun bisa,” ujar Mulyanto dalam keterangan tertulis yang diterima, Jumat (20/1/2023).

Mulyanto menyebut sikap lemah seperti itu menunjukan Pemerintah tidak punya wibawa di hadapan PT GNI. Padahal negara yang diwakili Pemerintah memiliki kewenangan yang bersifat mengikat dan memaksa siapapun untuk mematuhi aturan yang berlaku.

Melalui instrumen regulasi dan kelembagan kementerian yang ada, Pemerintah harus dapat melakukan ‘pengaturan’ dan ‘pengawasan’ untuk memastikan, bahwa berbagai upaya investasi pengelolaan SDA di Indonesia sebesar-besarnya digunakan untuk kemakmuran masyarakat.

“Pemerintah jangan tumpul ke atas dan tajam ke bawah. Terkesan lembek kepada investor China dan keras terhadap pekerja lokal,” ujarnya. 

Lanjutmya, Mulyanto menilai akar masalah yang memicu mogok kerja yang berbuntut bentrok antarkelompok pekerja di atas adalah soal ketidakadilan upah dan K3. Dan ini tidak ditanggapi secara proporsional oleh PT GNI bahkan sampai kasus terjadinya ledakan kebakaran smelter yang menewaskan dua orang pekerja.

“Ini kan soal serius bagi keamananan dan keselamatan kerja dan masyarakat yang menuntut peran pengaturan dan pengawasan Pemerintah. Karena itu negara harus hadir dan dirasakan kehadirannya oleh masyarakat melalui pemeriksaan, audit atau penilaian kelayakan teknologi, mesin, peralatan serta SOP operasi perusahaan khususnya smelter. Kalau melanggar, maka Pemerintah jangan sungkan-sungkan untuk mencabut izin operasional PT GNI ini,” ucapnya. 

Selain itu, Ia mendesak Pemerintah mengevaluasi total program hilirisasi nikel, termasuk keberadaan TKA, baik jumlah, kualifikasi dan proses registrasinya.

Pasalnya persoalan ini menjadi perhatian publik, yang selama ini terkesan tertutup. Pemerintah harus membuka soal ini sejelas-jelasnya ke publik.