Presiden Jokowi Setuju Soal Perpanjangan Masa Jabatan kades Jadi 9 Tahun, Pengamat: Ini Manuver Politik Pengkondisian 3 Periode!

Presiden Jokowi diketahui langsung menyetujui memperpanjang masa jabatan Kepala Desa menjadi 9 tahun. Ini diputuskan usai adanya demonstrasi Kepala Desa di DPR yang mengajukan perpanjangan masa jabatan.

Achmad Nur Hidayat selaku Ekonom dan Pakar Kebijakan Publik mengatakan salah satu dengan memperpanjang masa jabatan menjadi 9 tahun, maka diharapkan pembangunan desa menjadi lebih maksimal.

Politikus Budiman Sudjatmiko pun diketahui sempat dipanggil Presiden Jokowi ke Istana terkait demonstrasi Kades tersebut. Dia mengatakan bahwa Pak Presiden setuju soal perpanjangan masa jabatan kades jadi 9 tahun.

Baca Juga: Permohonan Maaf Cak Nun ke Presiden Jokowi Dianggap Tidak Tulus, Ternyata Karena Ini…

“Publik pun dibuat mengernyitkan kening. Para pengamat mencium ada hal yang tidak beres. Sebab, jika masa jabatan kepala desa melebihi daripada masa jabatan Presiden, kepala daerah bahkan anggota legislatif maka hal ini menjadi sebuah paradoks,” kata Achmad melalui keterangan tertulis, Sabtu (20/01/23).

“Alasan polarisasi adalah alasan yang justru antitesis jika dijawab dengan perpanjangan masa jabatan presiden sebab Kepala Desa menjadi lebih dominan dan bisa terjebak dalam otoritarian skala mikro yang justru akan memperuncing polarisasi jika itu terjadi,” kata dia. 

“Apalagi jika kepala desa mempunyai kinerja buruk maka jika ada polarisasi maka akan lebih terakumulasi dan menjadi bom waktu yang bisa menimbulkan kekacauan yang lebih besar,” jelasnya.

Menurutnya, yang semestinya menyampaikan aspirasi adalah para pemilih kepala desa atau rakyat. Sebab mereka yang semestinya yang menginginkan, bukan Kepala Desa yang berkuasa yang menginginkan memimpin lebih lama. Hal ini jelas keluar dari jalur demokrasi.

“Jika usulan ini disetujui maka lambat laun akan memungkinkan dijadikan alasan untuk perpanjangan masa jabatan presiden dan kepala daerah,” katanya.

Baca Juga: Cak Nun Sesali Perbuatannya Samakan Presiden Jokowi dengan Firaun dan Sudah Minta Maaf, Netizen: Sombongnya Masih Kelihatan!

“Publik harus menolak usulan perpanjangan masa jabatan Kepala Desa melebihi dari masa jabatan Presiden. Ini adalah upaya pengkondisian yang sangat kentara untuk mendukung perpanjangan masa jabatan para penerima mandat rakyat. Ini adalah sebuah manuver politik,” tutupnya.