Sebanyak 10 Kepala Desa dari desa-desa di sekitar lingkar tambang proyek Batu Hijau Kabupaten Sumbawa Barat (Kecamatan Jereweh, Maluk, Sekongkang), bersama perwakilan masyarakat yang tergabung dalam Forum Gerakan Peduli Investasi (FGPI) Sumbawa Barat menyambangi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Kementerian ESDM) untuk menyampaikan aspirasi terkait dengan kondisi iklim investasi di Sumbawa Barat. Kunjungan ini diterima oleh Sekretaris Jenderal Kementerian ESDM, Rida Mulyana di Jakarta, Jumat (20/1/2023).
Juru bicara FGPI, Leo Supardinata mengungkapkan, bahwa semangat audiensi dengan Kementerian ESDM berangkat dari kegelisahan masyarakat yang tergabung dalam FGPI dan perwakilan masyarakat lingkar tambang, terkait isu investasi yang terus bergulir di Sumbawa Barat. Baca Juga: Konsumsi Listrik di Tahun 2022 Naik, Dirjen Gatrik ESDM: Bukti Ekonomi Tumbuh dengan Baik
“Kita ingin mempertegas terkait berbagai isu liar yang beredar. Ada banyak narasi dan tuduhan seperti pelanggaran HAM hingga permintaan menutup tambang. Setelah kita kroscek, ternyata semuanya baik baik saja. Jadi, aneh saja kalau ada yang menyebutkan ada masalah besar terkait perusahaan tambang di Sumbawa Barat,” ungkap dia dalam pernyataan tertulisnya di Jakarta, Selasa (24/1/2023).
Menanggapi gejolak di masyarakat, Leo berharap agar masyarakat menanggapinya dengan bijaksana. Menjaga kondusifitas daerah, kata dia, menjadi tanggung jawab bersama yang harus dijaga oleh seluruh elemen masyarakat. Para Kepala Desa yang hadir ini merupakan perwakilan dari masyarakat yang sebenarnya.
Sementara itu, mewakili Kepala Desa di Lingkar Tambang, Kepala Desa Beru Kecamatan Jereweh, Jauhari Effendi, menegaskan bahwa menjaga investasi AMMAN di Sumbawa Barat adalah suatu hal yang harus dilakukan, karena berbanding lurus dengan upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
“Andaikan kami tidak mendapatkan ruang untuk bersilaturrahmi di Kementerian ESDM, maka kami 10 Kepala Desa di lingkar tambang akan melakukan aksi mendukung investasi, karena informasi yang diberikan oleh kelompok masyarakat yang menyuarakan isu liar menutup tambang, merupakan bentuk agitasi negatif bagi masyarakat kami,” kata dia.
Ia juga menegaskan, Kepala Desa di lingkar tambang akan selalu mendukung keberadaan investasi selaku desa yang berada pada ring satu wilayah pertambangan. Ketika ada yang mengusik apalagi ingin menutup, maka Pemerintah Desa di lingkar tambang akan mengambil sikap. Baca Juga: Terbitkan Aturan, Kementerian ESDM Targetkan Penurunan 500 Ribu Ton CO2
Dalam kesempatan tersebut, Sekretaris Jenderal Kementerian ESDM, Rida Mulyana menyatakan, pihaknya menyambut baik kedatangan masyarakat Sumbawa Barat di Kementerian ESDM. Menurutnya, segala bentuk informasi terkait aktifitas perusahaan tambang menjadi suatu hal yang selalu dibutuhkan dalam rangka menjaga iklim investasi.
“Pemerintah dalam hal ini Kementerian ESDM berjalan lurus sesuai regulasi yang ada. Begitupula dengan investasi yang ada, tentunya juga dikawal sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jadi menutup tambang itu tidak semudah membalikkan telapak tangan, karena ada kriteria dan tahapan-tahapannya,” pungkas dia.
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Penulis: Fajar Sulaiman
Editor: Fajar Sulaiman