Dengar Anies Baswedan Kirim Sinyal Bakal Lanjutkan Proyek IKN, Rocky Gerung Langsung Kritik Keras: Anies Jadi Sales-nya Jokowi!
Kredit Foto: Antara/Reno Esnir
Anies Baswedan kembali dihujani pertanyaan mengenai nasib proyek yang memakan dana fantastis di era Jokowi seperti Ibu Kota Negara (IKN) baru. Anies pun menegaskan bahwa ia akan mengacu pada UU yang ada.
Mengenai hal ini, Pengamat dan Akademisi Rocky Gerung mengungkapkan, meski saat ini merupakan representasi oposisi, jika Anies bersikap bakal melanjutkan terus Program Jokowi ini, maka Anies bisa dikatakan Sales-nya Jokowi.
“Kalau kita lanjutin-lanjutin lagi, itu artinya Anies akan jadi Sales Promotion Boy (SPB) Jokowi. Jadi Anies akan pasarkan itu seperti Jokowi,” ujar Rocky melalui kanal Youtube Rocky Gerung Official, yang juga bersama Hersubeno Arief dari Forum News Network (FNN), dikutip Kamis (16/2/23).
Rocky menilai proyek dana besar Jokowi seperti IKN ini banyak masalah, termasuk soal ajakan pemberian HGU yang beberapa waktu lalu dikabarikan sampai ratusan tahun bagi para investor.
Menurut Rocky, jika Anies tidak tegas bersikap, maka posisi Anies dalam Pilpres 2024 juga dipertanyakan.
“Apa poinnya nanti kalau orang bertanya Anies itu Jokower? Ini pertanyaan yang mesti jawab. Kita ingin supaya betul-betul ada kejernihan dalam persaingan politik nanti,” ujarnya.
Menurut Rocky, IKN hanyalah konsep politik yang bertujuan agar publik ingat soal warisan Jokowi. Bagi Rocky membangun infrastruktur termasuk Kalimantan memang kewajiban pemerintah tanpa harus adanya IKN, hal yang sama berlaku di wilayah lainnya.
Karenanya, menurut Rocky jadi suatu hal yang konyol jika Anies yang saat ini berada di luar lingkar kekuasaan Jokowi justru meneruskan proyek Jokowi tersebut yang dianggap Rocky bermasalah.
“Anies diminta untuk meneruskan legacy Jokowi, nah konyol di situ. Jadi kita mau keras, justru karena kita teman kita harus keras jangan zig-zag dari awal,” tegas Rocky.
Bakal Lanjutkan IKN?
Sebelumnya, Anies dinilai bakal melanjutkan IKN jika nanti menjadi Presiden. Menurut Anies, sesuatu yang sudah jadi UU, siapapun Presidennya harus melanjutkan hal tersebut.
"Itu undang-undang, siapa pun yang bertugas harus melaksanakan undang-undang. Lain, kalau pengamat. Kalau seseorang yang memiliki kewenangan negara, dia harus bekerja sesuai Undang-Undang," ujar Anies dalam program tvOne '15 Jam Mengabarkan' yang dikutip viva.co.id pada Rabu (15/2).
Sementara itu, saat wawancara dengan Refly Harun, Anies menegaskan adanya Pemilu adalah untuk memastikan terciptanya keadilan sosial untuk masyarakat.
Karenanya dalam memandang kebijakan yang akan beralih kepemimpinan, Anies menggambarkan layaknya sedang melakukan pendakian di mana ada titik tertentu diadakannya istirahat untuk mengevaluasi langkah apa yang akan dilakukan selanjutnya.
“Jadi ketika setiap etape selalu muncul hal-hal yang harus diteruskan, dikoreksi, dan dihentikan, dan hal baru yang dibawa,” ujar Anies yang tampil di kanal Youtube Refly Harun, dikutip Kamis (16/2/23).
“Jadi sederhanya kita ingin agar apa yang sudah dikerjakan memberi manfaat sebesar-besarnya untuk masyarakat Indonesia. Saya sederhana saja hari ini, selama itu ada atuan perundangannya siapapun pejabat negara harus melaksanakan, jadi tidak bisa selera kita, keputusan itu harus dihormati,” jelas Anies.
“Tidak bisa hanya 1 C, Change dan Continuity,” jelasn Anies Baswedan.
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Penulis: Bayu Muhardianto
Editor: Bayu Muhardianto
Tag Terkait: