Masalah Honorer Masih Belum Jelas, Pimpinan Honorer Sebut Presiden Jokowi Tak Tepati Janji

Langkah Presiden Jokowi yang memberikan instruksi kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Abdullah Azwar Anas untuk menyelesaikan masalah honorer dinilai penuh nuansa politik. 

Hal ini disampaikan oleh Eko Mardiono, pengurus pusat Perkumpulan Honorer K2 Indonesia (PHK2I) disamping ungkapan kekecewaannya kepada Presiden Jokowi.

Baca Juga: Jokowi Ngaku Pemindahan IKN Baru Bukan Gagasannya, dokter Tifa: Kalau Gagal dan Berhasil Bukan Tanggung Jawab Jokowi

"Biasalah buat pemilu 2024, mau cari suara untuk PDIP dan parpol pendukung pemerintah," kata Eko Mardiono, pengurus pusat Perkumpulan Honorer K2 Indonesia (PHK2I) melansir dari JPNN.com,. Minggu (26/2). 

Dari analisisnya, Eko yakin masalah honorer K2 tidak akan selesai sampai masa pemerintahan Jokowi berakhir.  Kalau memang Jokowi peduli honorer, ujarnya, seharusnya sejak periode kedua dilaksanakan. 

Periode pertama Jokowi mengutamakan pembangunan infrastruktur. Periode kedua pembangunan SDM unggul. 

Baca Juga: Pesan Jokowi untuk Partai Politik: Jangan Salah Memilih Koalisi!

Honorer K2 itu pekerjaan rumah pemerintah sejak 2014.  Masa sudah mau berakhir jabatannya malah bicara seolah-olah berpihak kepada honorer.

"Jika sampai 2023 masalah honorer K2 tidak selesai, sayonara Pak Presiden dan partai pendukungnya," cetusnya. 

Baca Juga: Berurutan Puji Prestasi Presiden di Indonesia, Ini yang Disampaikan Anies Baswedan Soal Jokowi

Eko mengaku benar-benar kesal dan kecewa kepala pemerintahan Jokowi. Rezim sekarang nilainya tidak serius dengan wong cilik, seperti honorer terutama tenaga administrasi, penjaga sekolah, dan kebersihan.