Menu
News
EkBis
New Economy
Kabar Finansial
Sport & Lifestyle
Video
    Indeks
      About Us
        Social Media

        PLN UIP JBT Amankan 27 Hektare Aset Negara

        PLN UIP JBT Amankan 27 Hektare Aset Negara Kredit Foto: PLN UIP JBT
        Warta Ekonomi, Bandung -

        PT PLN (Persero) berhasil mengamankan aset kepemilikan lahannya yang berada di wilayah Jawa Barat dan Jawa Tengah. Sebanyak 9 sertifikat dengan total luasan lebih dari 27 hektare berhasil diterima dari Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (Kanwil BPN) Jawa Barat dan Kanwil BPN Jawa Tengah. Pencapaian ini berhasil diraih di penghujung bulan Februari 2023 berkat sinergi dan kolaborasi kedua pihak yang terus terjalin. 

        Keseluruhan lahan tersebut digunakan untuk pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan yang tersebar di wilayah Jawa Barat dan Jawa Tengah yang terdiri dari 6 sertifikat tanah untuk pembangunan Gardu Induk Tegangan Ekstra Tinggi (GITET) 500 kV Cikalong, 2 sertifikat untuk pembangunan GITET 500 kV Ampel, serta 1 sertifikat untuk pembangunan Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) 500 kV (Ungaran-Pedan)-Batang-Kota Semarang. 

        Baca Juga: PLN Sebut Kendaraan Listrik Jadi Upaya Penurunan Emisi Karbon

        Semua sertifikat itu diserahterimakan pada kegiatan konsinyering dan serah terima aset bersama kedua Kantor Wilayah BPN tersebut beserta seluruh Kantor Pertanahan dan Unit PLN di Provinsi Jawa Barat dan Jawa Tengah.

        General Manager PT PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan Jawa Bagian Tengah (PLN UIP JBT), Djarot Hutabri EBS mengatakan koordinasi dan sinergi yang telah terjalin antara PLN Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional menjadi satu langkah penting sekaligus kunci dalam mendukung pembangunan proyek strategis nasional yang dicanangkan pemerintah. 

        Baca Juga: Mudahkan Pengguna Kendaraan Listrik, PLN Berikan Layanan Home Charging

        Dia menyebutkan, ke depan, masih banyak tugas yang perlu diselesaikan terutama dalam pekerjaan sertifikasi aset kepemilikan lahan PLN sehingga kerja sama dan konsolidasi harus terus ditingkatkan.

        "Kami sangat mengharapkan dukungan dari berbagai pihak dalam menyelesaikan proyek-proyek pembangunan infastruktur ketenagalistrikan khususnya di Provinsi Jawa Barat dan Jawa Tengah yang menjadi wilayah kerja kami. Andalnya sistem kelistrikan telah menjadi hal yang sangat penting dan strategis dalam mendukung program-program pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan daerah," jelas Djarot dalam keterangan resminya, Senin (27/2/2023).

        Pada kesempatan yang sama, PLN juga melaksanakan kegiatan konsinyering dengan Kementerian ATR/BPN di tingkat Pusat, Provinsi, hingga Kabupaten, guna menyelesaikan berbagai permasalahan dan kendala sertifikasi aset milik PLN.

        Konsinyering dilaksanakan dengan diskusi dan gelar berkas administrasi sertifikat bersama untuk menyusun solusi yang kemudian disepakati bersama. Kegiatan ini diharapkan dapat mendukung upaya percepatan dalam pengamanan aset milik negara.

        Baca Juga: PLN Sabet Penghargaan Internasional The Best Green Loan

        Sementara itu, program kerja sama lainnya yang telah dilakukan adalah kegiatan GEMAPATAS (Gerakan Masyarakat Pemasangan Patok Batas) yang telah diselenggarakan serentak di 33 provinsi di Indonesia pada awal Februari lalu.

        Dalam acara tersebut, PLN memberikan bantuan sebanyak 750 patok untuk BPN Kabupaten Indramayu, 750 patok untuk BPN Kabupaten Bandung Barat, 500 patok untuk BPN Kabupaten Bekasi, serta 1.000 patok untuk BPN Kanwil Jateng. 

        Baca Juga: PLN Sediakan Banyak Pilihan untuk Pengguna Kendaraan Listrik

        General Manager PLN UIP JBT beserta Senior Manager Perizinan, Pertanahan, dan Komunikasi turut hadir pada kegiatan GEMAPATAS yang diselenggarakan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung.

        "Tahun ini PLN UIP JBT menargetkan 111 persil aset dapat diterbitkan sertifikatnya oleh Kantor Pertanahan se-Jawa Barat dan Jawa Tengah sehingga kerja sama dengan Kementerian ATR/BPN perlu terus dipererat untuk mempercepat proses sertifikasi tanah ini," tutup Djarot.

        Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.

        Penulis: Rahmat Saepulloh
        Editor: Ayu Almas

        Bagikan Artikel: