Proyek Kereta Api Cepat Cuma Akal-akalan China Ambil Keuntungan dari Indonesia, Tapi Presiden Jokowi Terjebak

Proyek kereta api cepat Jakarta-Bandung dinilai adalah cara China mengambil keuntungan dari Indonesia, ini diungkap oleh mantan Sekretaris BUMN, Muhammad Said Didu.

Said mengatakan, lama pelunasan hutang kereta api cepat akan diperpanjang menjadi 80 tahun (masa bayar hutang) dengan harga tiket juga akan dinaikkan bahkan untuk menutup bahkan menggunakan Parahyangan.

“Nah ini proyek jebakan China, karena ya kenapa mengutang ke China? itu kan pertanyaan, kalau proyek ini memang layak maka pemilik proyeknya sendiri dong yang minjem gak perlu pemerintah turun tangan,” jelasnya.

Baca Juga: Proyek Kereta Cepat Buat Indonesia Berutang Lagi ke China, Jokowi: Kita Harus Pro pada Transportasi Massal!

“Masih ingat dulu pernyataan pemerintah menyatakan bahkan meminta China menjadi pemilik saham mayoritas proyek ini tapi China tidak mau,” tambahnya.

“China tidak mau itu menunjukkan dua hal. Satu, bahwa memang proyek ini tidak layak. Yang kedua, China memang hanya mencari keuntungan dari pelaksanaan proyek bukan dari pengelolaan kereta api cepat,” ungkapnya.

Sebelumnya, PT Kereta Cepat Indonesia-China (KCIC) bakal menambah utang sebesar US$ 550 juta atau sekitar Rp 8,3 triliun kepada China Development Bank (CDB). 

General Manager (GM) Corporate Secretary KCIC, Rahadian Ratry pun mengungkapkan dengan gamblang alasan penambahan utang dengan nominal tersebut. Nantinya tambahan utang baru tersebut digunakan untuk menambal anggaran proyek kereta cepat yang jebol.

Said menambahkan meski proyek ini selesai, proyek ini akan menjadi proyek yang gagal dan sia-sia.

“Saya katakan semakin cepat selesai (proyek kereta api cepat) maka semakin cepat kereta api ini bisa bangkut,” kata Said. 

“Kenapa bangkrut? proyek ini yang perlu kita pertanyakan adalah proyek ini sudah bisa dikatakan bahwa pasti proyek tidak layak,” tambahnya.

Baca Juga: Proyek Kereta Cepat Buat Indonesia Berutang Lagi ke China, Jokowi: Kita Harus Pro pada Transportasi Massal!

“Kenapa tidak layak? itu karena sekarang sudah pemerintah yang harus turun tangan artinya IRR-nya sudah nggak cukup. IRR adalah besarnya tingkat pengembalian modal sendiri yang digunakan dalam menjalankan suatu usaha,” jelasnya.