Rencana Ahok Tak Dijalankan, Solusi Masalah Plumpang dari Menterinya Jokowi Disorot Tajam: Mahal, Kental Nuansa Politik!
Kredit Foto: Antara/M Risyal Hidayat/YU
Anggota Komisi VII DPR RI Syaikhul Islam ikut memberikan tanggapannya terkait dengan Sengketa Plumpang.
Dirinya mengatakan ketidaksetujuannya jika depo yang sudah berada dalam wilayah tersebut dipindahkan oleh Erick Thohir.
Baca Juga: Ledakan Sempurna, Kesalahan Jokowi Hingga Anies Baswedan Jadi Penyebab Tragedi Kebakaran Plumpang
Menurutnya, dibandingkan karena aspek keselamatan, justru lebih kuat bermuatan politik, apalagi jelang Pilpres 2024.
"Saya menyatakan secara tegas tidak setuju, bahkan ini terkesan lebih kental nuansa politiknya," kata Syaikhul kepasa wartawan, Kamis (9/3/2023).
Menurut dia, pemindahan depo Pertamina Plumpang bukan jaminan tidak bakal terjadinya lagi kebakaran. Dia lebih setuju pemerintah meningkat standard operational procedure atau SOP dalam mengelola terminal bahan bakar minyak.
"Pemerintah seharusnya mengambil langkah yang tepat. Salah satunya dengan terus meningkatkan pengelolaan manajemen resiko di dalam Pertamina," ujarnya.
Selain itu, Syaikhul menilai pemindahan membutuhkan waktu yang lama dan memakan anggaran yang tidak sedikit. Berdasarkan analisa pakar energi Yusril Iman paling sedikitnnya relokasi Depo Plumpung akan menelan biaya sampai USD300 juta atau setara dengan Rp4,5 triliun.
"Relokasi depo Pertamina Plumpang sangat tidak realistis, membutuhkan waktu dan biaya yang besar," ucapnya.
Baca Juga: Isu Jokowi 'Menjual' Indonesia, Pendukung Anies Baswedan Murka: Semua Bisa, Asal Miliki Uang...
Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu menyarankan pemerintah untuk membuat zona penyangga atau buffer zone di kawasan depo Pertamina Plumpang.
"Inikan opsi yang paling kongkret yang bisa dilakukan dan juga membebaskan lahan masyarakat sampai jarak aman,” pungkas Syaikhlul.
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Editor: Aldi Ginastiar