Jokowi Sibuk Bangun Proyek Mercusuar IKN dan KCJB, AHY Jujur: Tidak Banyak Berdampak pada Kehidupan Wong Cilik

Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) terang-terangan menyebut proyek mercusuar pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak berdampak pada kehidupan rakyat kecil atau wong cilik.

Ia menyentil pemerintah yang malah fokus dengan proyek mercusuarnya di saat Indonesia sedang menjalani masa pemulihan ekonomi akibat Covid-19. Ditambah, terungkapnya kasus di lingkungan Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

Baca Juga: Kenang Langkah Megawati, Anak Buah AHY Yakin pada Komitmen Jokowi: Pemundaan Pemilu 2024 Akan Menjadi Aib

Baca Juga:  Disinggung dalam Pidato AHY, Apa Itu Proyek Mercusuar?

Adapun proyek mercusuar yang dibangun saat ini adalah Kereta Cepat Jakarta-Bandung dan ibu kota negara (IKN) Nusantara.

"Anggaran terlalu banyak digunakan untuk membiayai proyek-proyek mercusuar yang tidak banyak berdampak pada kehidupan wong cilik. Tidak banyak berdampak pada saudara-saudara kita, yang termasuk kategori miskin dan tidak mampu," ujar AHY dalam pidato politiknya di Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (14/3/2023).

Sementara itu, AHY mengkritik, defisit anggaran coba ditutupi pemerintah dengan kebijakan menarik utang baru. Hal tersebut semakin membuat miris ketika dalam delapan tahun terakhir, kenaikan utang pemerintah mencapai tiga kali lipat sejak pemerintahan berganti pada 2014. Laporan terkahir, utang pemerintah sudah tembus Rp7.733,99 triliun.

"Kini kita kesulitan membayar utang, karena keuangan negara juga tengah menghadapi tekanan. Sejatinya rakyat juga yang akan menanggung utang lewat pajak yang mereka bayar," ujar AHY.

Baca Juga: Proyek Era Jokowi Tak Berpihak pada Wong Cilik, Seru AHY!

Dia menilai, tidak adil jika utang yang terlewat tinggi tersebut membuat pemerintah periode 2024-2029 terbebani. Padahal, sambung dia, pendapatan negara yang 80 persennya bersumber dari pajak, dikumpulkan dari hasil keringat dan jerih payah rakyat.

"Akibatnya kepercayaan rakyat kepada pemerintah pun turun. Untuk itu, kembalikan kredibilitas pengelolaan pajak, perbaikan sistem pengawasannya, rakyat harus diyakinkan, uang yang disetor benar-benar masuk kas negara dan digunakan tepat sasaran," tegas putra sulung Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) itu.