Ikut Sorot Polemik Harta Pejabat Kemenkeu, Rizal Ramli Sentil Revolusi Mental Ala Jokowi: Hanya Slogan Bukan Tindakan

Eks Menko Perekonomian Rizal Ramli mengkritisi kehebohan yang belakangan menimpa internal Kementerian Keuangan (Kemenkeu) terkait harta kekayaan tak wajar para pegawainya di Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan Bea Cukai.

Ia pun menyinggung soal revolusi mental di era pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Melalui akun Twitternya, Rizal Ramli tampak membalas cuitan warganet.

Baca Juga: Stafsus Sri Mulyani Bersyukur PPATK Buka Data Transaksi Rp300 Triliun Pegawai Kemenkeu: Alhamdulilah Akhirnya Jelas...

Menurutnya, revolusi mental ini justru membuat mental sejumlah lembaga dan instansi menjadi bobrok. Ia menyebut kasus di Polri, Direktoral Jenderal Pajak (DJP), Bea Cukai sampai terjadinya korupsi dana bantuan sosial (bansos).

"Revolusi mental malah mentalnya pada bobrok. Kepolisian, DJP, Bea Cukai, korupsi bansos," tulis pengguna akun @/ca*****us1204 dalam Twitter, Sabtu (11/3/2023).

Cuitan itu kemudian ditanggapi Rizal Ramli yang menambahkan sindiran menohok. Rizal menyebut bahwa revolusi mental yang kerap digaungkan Presiden Jokowi hanyalah slogan, tanpa dibuktikan dengan tindakan maupun kebijakan.

Alhasil, revolusi mental yang diharapkan meningkatkan kinerja jajaran Presiden Jokowi, justru dinilai membuat kinerja semakin ambyar.

Baca Juga: PPATK Akhirnya Serahkan Data Transaksi Pegawai Kemenkeu Rp300 Triliun ke Sri Mulyani: Kami Selalu Berkoordinasi

"Karena revolusi mental hanya slogan, retorika, ceramah-ceramah dan seminar-seminar, bukan tindakan, kebijakan dan perbaikan sistem. Hasilnya: semakin rusak dan ambyar," sentil Rizal Ramli seperti dikutip Suara.com, Selasa (14/3/2023).

Kritikan pedas Rizal Ramli itu pun langsung mendapatkan atensi warganet. Hingga berita ini dipublikasikan, cuitannya telah meraih ratusan tanda suka dan menuai pro kontra.

Sebagian warganet tampak mengkritik pandangan Rizal Ramli tersebut. Namun, tak sedikit juga yang membela dan mendukung pernyataannya seputar revolusi mental tersebut.

"Di mana-mana di negara demokrasi, tugas netizen mengawasi kekuasaan. Tugas buzzer mengawasi pengkritik kekuasaan," komentar warganet.

Baca Juga: Minta 2 Menteri Jokowi Setop Debat Soal Gonjang-ganjing di Kemenkeu, Teddy Gusnaidi: Fokuslah Bekerja, Jangan Bikin Kegaduhan

"Iya, namanya saja pemerintah artinya tugasnya memerintah, sedangkan pelaksanaannya tergantung atas kesadaran kita semua sebagai rakyat yang diperintah. Kalau rakyatnya bandel, maka tidak mungkin bisa," tulis warganet.

"Revolusi metal juga harus dibangun juga ke orang-orang yg begitu benci ke Jokowi, seperti tidak selalu sebar fitnah, hoaks bahkan provokasi," nilai warganet.

"Hasil valuasi revolusi mental = Rp 300 T," sentil warganet.

Baca Juga: Rocky Gerung Sebut Pola Pikir Sri Mulyani Terlalu Teknokratik: Seolah-olah BUMN Cuma Bisa Diawasi oleh Kemenkeu!

"Dikira cuma dengan slogan bisa merubah mental. Rezim ini cuma bisa bikin slogan, OMDO (omong doang) dan kebanyakan mimpi," kritik warganet.

"Setuju pak RR, sistem saat ini yang menjadi orang pinter berpindidikan tinggi akan hilang akalnya. Rakyat kecil akar rumput selalu menjadi korban dari keserakahan sistem," tambah yang lain.