BI Gelontorkan Insentif Rp429,9 Triliun ke Bank, Dorong Kredit Sektor Prioritas

Bank Indonesia (BI) telah menyalurkan insentif Likuiditas Makroprudensial (KLM) sebesar Rp429,9 triliun hingga pekan pertama April 2026. Kebijakan itu untuk mendorong pertumbuhan kredit di sektor-sektor prioritas nasional sekaligus mempercepat transmisi penurunan suku bunga pinjaman.

Gubernur BI, Perry Warjiyo, mengatakan kebijakan tersebut menjadi bagian dari bauran stimulus moneter dan makroprudensial yang ditempuh otoritas guna menjaga momentum pertumbuhan ekonomi di tengah ketidakpastian global yang masih tinggi.

“Bank indonesia telah memberikan insentif KLM sampai dengan April Rp427,9 triliun,” kata Perry dalam konferensi pers hasil rapat KSSK, Jakarta, Kamis (7/5/2026).

Dari total penyaluran tersebut, porsi terbesar diserap oleh BUMN senilai Rp224 triliun. Sementara itu, bank swasta menerima alokasi Rp166,6 triliun dan bank pembangunan daerah (BPD) sebesar Rp29,6 triliun.

Perry menjelaskan, insentif likuiditas tersebut diarahkan untuk memperkuat pembiayaan pada sektor-sektor strategis yang masuk dalam program prioritas pemerintah, mulai dari pertanian, industri manufaktur, hilirisasi, perumahan, hingga pembiayaan bagi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) serta koperasi.

"Insentif likuiditas makroprudensial ini disalurkan ke sektor-sektor prioritas pemerintah dalam program Asta Cita, termasuk pertanian, industri, hilirisasi, perumahan, UMKM, dan koperasi. Kebijakan makro juga longgar untuk pertumbuhan kredit," urainya.

Selain memperbesar dukungan likuiditas, BI juga memperkuat koordinasi lintas lembaga melalui peluncuran program Percepatan Intermediasi Indonesia (PINISI 2026) pada akhir April lalu. Program tersebut dirancang sebagai forum sinergi antara BI, Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK), regulator, investor, dan industri perbankan guna mempercepat aliran pembiayaan ke sektor produktif.

Perry menegaskan, sinergi kebijakan itu diharapkan mampu mendorong permintaan kredit, khususnya bagi sektor riil dan UMKM yang menjadi tulang punggung perekonomian nasional.

"Koordinasi dengan pemerintah dan KSSK terus mendorong sisi permintaan kredit antara lain melalui sinergi program percepatan intermediasi Indonesia atau PINISI," terangnya.

Baca Juga: Rupiah Tembus Rp17.400, Bank Indonesia Sebut Masih Sejalan dengan Mata Uang Global

Baca Juga: Bank Indonesia Targetkan Peluncuran QRIS Antarnegara Indonesia-China Akhir April

Tak hanya itu, BI juga menyiapkan insentif tambahan KLM sebesar 1 persen dari dana pihak ketiga (DPK) untuk mendukung pembiayaan UMKM, koperasi, sektor inklusi keuangan, serta pembiayaan berkelanjutan.

Efektivitas kebijakan tersebut turut ditopang oleh kondisi likuiditas perbankan yang tetap longgar. Hingga Maret 2026, rasio alat likuid terhadap dana pihak ketiga (AL/DPK) tercatat stabil di level 27,85 persen, mencerminkan kemampuan perbankan yang kuat dalam menopang ekspansi kredit.

Di sisi lain, kepercayaan masyarakat terhadap industri perbankan juga menunjukkan tren positif. Hal itu tercermin dari pertumbuhan Dana Pihak Ketiga (DPK) yang melonjak 13,55 persen secara tahunan, menjadi modal penting bagi perbankan untuk terus menyalurkan pembiayaan ke sektor-sektor produktif.