Kinerjanya Dipertanyakan, Muncul Tuntutan Copot Ahok: Jangan Hanya Tebar Pesona!

Muncul permintaan mencopot Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok dari kursi Komisaris Utama PT Pertamina (Persero) usai terjadi kebakaran yang melanda Terminal Bahan Bakar Minyak (TBBM) Pertamina di Plumpang, Jakarta Utara belum lama ini.

Pandangan itu salah satunya diutarakan oleh Anggota Komisi VII DPR, Mulyanto, yang awalnya mempertanyakan keputusan Menteri BUMN Erick Thohir mencopot Dedi Sunardi dari posisi Direktur Penunjang Bisnis Pertamina.

Baca Juga: Dalam Dua Tahun Kebakaran 6 Kali, Rizal Ramli Sebut Kerja Ahok di Pertamina Tak Becus

"Ini semua harus dievaluasi secara sungguh-sungguh. Ketua dewan pengawas yang juga komite risiko, Pak Ahok harus bekerja mengawasi dengan baik. Jangan hanya tebar pesona," kata Mulyanto beberapa hari yang lalu, dikutip Rabu (15/3/2023).

Menurut politikus PKS ini, jangan ada tebang pilih dalam menindaklanjuti tragedi Depo Plumpang. "Jadi yang dicopot jangan hanya direksi, tetapi juga Komut yang tidak dapat menjalankan fungsi pengawasan atau komite risiko," lanjutnya.

Ia menilai, kinerja Ahok selama menjabat Komut Pertamina belum ada yang mengesankan. Justru, tebar pesona menjadi jurus yang menonjol dari mantan Gubernur DKI Jakarta itu.

"Kita tidak melihat ada kinerja yang mengesankan, yang menonjol sekadar tebar pesona dan kontra produktif," ujarnya.

"Komut lebih terkesan banyak bicara, ketimbang banyak kerja. Terutama dalam menjalankan fungsi pengawasan perusahaan secara umum, juga melalui Komite Risiko," lanjut Mulyanto.

Menurut catatannya, pada 2021, Depo BBM milik Pertamina di Plumpang, Jakarta Utara, mengalami kebakaran hingga enam kali. Bahkan, hampir tiga bulan sekali juga terjadi musibah terhadap depo terbesar di dunia ini.

Baca Juga: PSI Paling Lantang Salahkan Anies dalam Kebakaran Plumpang, Berani Bandingkan dengan Ahok: Pemimpin Harus Punya Ketegasan!

"Ini kan luar biasa. Pemerintah kurang perhatian pada Pertamina. Kementerian BUMN ini mendesak profit dan juga dividen. Sementara, soal maintenance kurang perhatian. Ini kan kurang fair. Layanan publik itu yang utama bagi BUMN, bukan sekadar untung," tutup Mulyanto.