Dipisahkan dari Kemenkeu, Fadel Muhammad Bagikan Usul Soal DJP: Langsung di Bawah Presiden

Wakil Ketua Majelis Perwakilan Rakyat (MPR), Fadel Muhammad, mengusulkan agar Direktorat Jenderal Pajak menjadi lembaga berbadan hukum di luar Kementerian Keuangan. Dia menyebut, pemisahan tersebut dilakukan untuk menghindari segala bentuk penyimpangan yang para pejabatnya.

Gagasan tersebut dia nilai perlu dipertimbangkan, mengingat aksi beberapa pejabat Direktorat Jenderal Pajak yang belakangan menjadi sorotan atas harta kekayaannya yang dinilai tak wajar.

Baca Juga: Fadel Muhammad Dorong Sarjana Jadi Enterpreneur: Akan Banyak Lapangan Kerja Terbuka

"Saya berpikir secara nasional, kita punya Dirjen Pajak, ada juga pendapatan lain-lain, PNBP. Kalau bisa ini menjadi badan pendapatan nasional atau badan pendapatan negara," kata Fadel saat ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Jum'at (17/3/23).

Dengan begitu, Fadel mengatakan bahwa lembaga tersebut langsung berada di bawah presiden. Tidak lagi menjadi satu lingkup dengan Kementerian Keuangan. 

"Sehingga ini di bawah langsung presiden, tidak di bawah Menteri Keuangan. Beda kalau di bawah Menteri Keuangan maka dia prosedurnya statusnya itu berbeda," katanya.

Dia juga mengaku, gagasan tersebut sudah sedari lama diusulkan. Kendati demikian, gagasan tersebut tidak diindahkan.

Baca Juga: Wacana Jokowi, Carut-marut Revisi Aturan Terkait Rokok Disoroti: Ini Merenggut Hak Pelaku Ekonomi Rakyat!

Padahal, kata Fadel, studi banding sebelumnya pernah dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak ihwal pemisahannya dengan Kementerian Keuangan. Melalui momentum saat ini, Fadel kembali mengusulkan untuk memisahkan Direktorat Jenderal Pajak dengan Kementerian Keuangan.

"Konsultan bank dunia juga pernah bikin itu. Saya pernah lihat itu yang dibuat di Ditjen Pajak cuman ya setelah itu semua orang sibuk, saya juga sibuk yang lain tidak berikan perhatian. Tapi ketika saat ini muncul saya terpikir, saya tulis yang rapih untuk saudara-saudara menjadi hands out supaya melihat," paparnya.

Baca Juga: Ajang Formula E Dikait-kaitkan Anies Baswedan, Elite Megawati Enggak Tahan: Dia Akhirnya Mundur...

"Bank Dunia pernah bikin studi malah pengaturan sampai ke pendapatan itu dikasih ke swasta yang menanganinya. Di bawah ini lepas ada satu kelompok swasta yang menanganinya. Cuman saya tidak sempat untuk bongkar lagi catatan itu," tambahnya.

Kendati demikian, Fadel juga menyebut bahwa Menteri Keuangan, Sri Mulyani belum memberikan tanggapan terkait gagasannya. Menurutnya, Sri Mulyani termasuk dalam jajaran yang mendukung Direktorat Jenderal Pajak menjadi satu lembaga dengan Kementerian Keuangan.

Baca Juga: Akan Menggerus Kepercayaan Masyarakat Terhadap Kemenkeu, Orang Gerindra Sesalkan Kasus Rafael Alun Trisambodo

"Belum ada, Ibu Ani kan termasuk orang yang berpendapat, harus satu kantong, satu kantong kiri, satu kantong kanan gitu lho. Kalau pakar-pakar lain di UI juga banyak, di Gajah Mada (UGM) pernah dibahas ini," tandasnya