Maksimalkan Potensi Kemaritiman Indonesia, Pemerintah Galakkan 3 Konsep Transformasi

Pemerintah melalui Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Suharso Monoarfa, mengatakan Indonesia belum megoptimalkan karakteristik wilayahnya sebagai negara kepulauan terbesar di dunia.

Maka dari itu, Suharso menyampaikan potensi kemaritiman Indonesia untuk mencapai negara maritim yang berdaulat, maju, dan berkelanjutan akan dimaksimalkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045. 

Baca Juga: Kolaborasi Telkomsel-ZTE Uji Coba Pemanfaatan Jaringan 5G di Kawasan Maritim Indonesia

"Kita perlu mengoptimalkan karakteristik utama wilayah Indonesia, yaitu sebagai negara kepulauan terbesar yang dikelilingi lautan, yaitu dua per tiga dari total wilayah Indonesia, untuk kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat," jelasnya, di kantornya, dikutip Selasa (21/3/2023).

Suharso menuturkan transformasi kultural dan struktural harus dilakukan untuk menghadapi tantangan dalam mewujudkan visi besar menjadi negara maritim. 

Dia lalu mengungkapkan tiga konsep transformasi yang diusung Bappenas dalam menghadapi berbagai masalah di depan, menyangkut potensi kemaritiman Indonesia.

"Pertama, transformasi paradigma dan komitmen dalam memandang laut sebagai halaman depan, selat bukan lagi sebagai bagian laut yang memisahkan melainkan penghubung pulau-pulau," ujarnya.

Baca Juga: Kolaborasi PT Meratus Line dan Google Cloud Bangun Aplikasi Super Logistik Maritim Pertama

Kedua, lanjut Suharso, transformasi ekonomi untuk mewujudkan laut sebagai sumber kemakmuran yang harus dikelola secara modern, adil, dan lestari.

"Ketiga, transformasi kelembagaan dan tata kelola untuk menciptakan pengelolaan pemanfaatan laut yang lebih efisien, transparan, dan inklusif," sambungnya.

Dalam kesempatan yang sama, Suharso menceritakan sosok Ir. H. Djuanda yang lebih dikenal dengan sebutan "Bapak Pembangunan" yang menginisiasi titik balik konsepsi dan paradigma pembangunan maritim.

"Ir.H. Djuanda telah mengubah cara pandang tentang laut Indonesia. Awalnya, laut dianggap sebagai pemisah antara pulau-pulau yang ada di Indonesia," katanya.

Baca Juga: Laut China Selatan Jadi Tantangan Maritim Indonesia, Orang Ini Kasih Penjelasan

Dengan memperhatikan kondisi geografis, geopolitik, dan geoekonomi, kata dia, Djuanda mendeklarasikan semua perairan itu menghubungkan pulau-pulau dan merupakan bagian dari kedaulatan NKRI.

"Melalui deklarasi ini juga, acuan wilayah Indonesia pascakolonial diubah dan diperluas hingga menjadi 6,4 juta km2," ungkapnya.

Suharso berujar, hal ini sama dengan Deklarasi Djuanda yang mengubah paradigma pembangunan Indonesia. Pemerintah dalam penyusunan RPJPN 2025-2045 pun ingin mengusung konsep negara maritim yang berdaulat, maju, dan berkelanjutan.

Baca Juga: Siap-siap, Bappenas dan LPDP Bakal Urunan Dana Bikin Program Beasiswa S2 dan S3 Linkage

"Indonesia di tahun 2045 adalah negara yang tangguh dan mandiri, serta tumbuh peradaban masyarakat maritim modern, inklusif, dan aktif menjaga keberlanjutan peradaban dunia yang lestari," kata dia.

Menurut Suharso, dengan visi itu, kejayaan Indonesia sebagai bangsa maritim akan kembali hidup. "Seperti sebuah frasa yang menyatakan, siapa yang menguasai laut, akan menguasai dunia," tuturnya.