Pemerintah Provinsi (Pemerintah) Jawa Barat (Jabar) menargetkan sebanyak 3,9 juta vaksin diberikan untuk mengantisipasi penyakit akibat virus polio. Hal tersebut sebagai upaya respons cepat menyusul ditemukannya kasus polio di Purwakarta beberapa waktu lalu hingga berstatus Kejadian Luar Biasa (KLB).
Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Setda Jabar, Dedi Supandi, memastikan pihaknya terus berupaya mengantisipasi penyebaran virus polio yang kian meluas.
Baca Juga: Bulan Penuh Keberkahan, PDIP Jabar Ajak Pesantren Bersinergi Menggemakan Ramadan
"Kita punya target vaksin 3,9 juta," kata Dedi kepada wartawan di Bandung, Senin (27/3/2023).
Dedi menyebutkan, agar lebih terukur dalam penanganan polio ini, pihaknya pun akan memanfaatkan pusat Informasi dan Koordinasi Covid-19 Jabar (Pikobar) sebagai media komunikasi dan informasi.
"Insya Allah dalam waktu dekat nanti akan masuk juga data capaian akan kita lakukan di Pikobar," katanya.
Sedangkan, untuk mencapai target 3,9 juta vaksin polio ada beberapa strategi yang akan dilakukan. Salah satunya didorong melalui sub-Pekan Imunisasi Nasional (PIN) yang dilaksanakan Minggu 3 April 2023 mendatang.
Selain itu, pihaknya pun telah merapatkan barisan dengan kabupaten/kota untuk menyikapi polio secara bersama-sama. Di mana seluruh kabupaten/kota akan melakukan pelatihan pemberian vaksin polio pada Rabu 29 Maret 2023 nanti.
Baca Juga: Percepat Upgrade Layanan 4G/LTE, Telkomsel Jabar Sebar Posko Ganti Kartu
Bersamaan dengan itu, Pemprov Jabar juga menyampaikan target vaksin polio untuk setiap kota maupun kabupaten guna mencapai target 3,9 juta vaksin secara keseluruhan.
"Serempak semua tanggal 29 pelatihan dengan kepala daerah, bupati, wali kota se-Jabar. Termasuk Dinas Kesehatannya," kata Dedi.
Mengingat vaksin polio akan diberikan untuk anak usia 0-5 tahun, maka pihaknya pun akan menyasar Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota. Sementara untuk ketersediaan vaksin, saat ini Pemprov Jabar tengah menunggu permohonan dapat diterima oleh WHO.
"Karena ternyata umur 0-5 tahun ini banyak juga anak-anak yang masuk di PAUD dan playgrup. Jadi jika tidak sasar di sana kita akan masuk ke sana," katanya.
Baca Juga: Pemprov Jabar Siapkan Ragam Kegiatan Ibadah dan Amal untuk Masyarakat pada Ramadan 1444 H
Sementara itu, terkait ditemukannya satu kasus polio di Purwakarta beberapa waktu lalu, Dedi menilai hal itu menunjukkan surveilans polio yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan dapat memenuhi target atau aktif.
Artinya, keaktifan surveilans penyakit akibat virus polio yang dilakukan Dinkes provinsi itu menjadi deteksi dini sehingga muncul keputusan yang harus dilakukan terkait dengan KLB.
"Kan 2022 ada 19 kabupaten/kota memenuhi target untuk surveilans. Yang tidak memenuhi target ada 8. Lalu di tahun 2023 memenuhi target semuanya termasuk di Purwakarta," ungkapnya.
Sementara itu, Direktur Pengelolaan Imunisasi Kementerian Kesehatan, dr. Prima Yosephine MKM, memuji upaya surveilans polio di Jabar. Dengan ditemukannya kasus polio di Purwakarta, menurut dia, maka potensi penyebaran virus dapat diatasi lebih dini.
"Terima kasih untuk teman-teman dari kesehatan di Jawa Barat. Kan karena surveilans yang bagus nih. Maka dapat kasus ini. Kalau enggak pasti enggak ketahuan. Itu sangat berbahaya, kalau enggak ketahuan dia bisa menyebar lalu tiba-tiba saat sudah banyak baru ketahuan," ungkapnya.
Baca Juga: Dorong Dinas Dukcapil Se-Jabar Capai Target Nasional, Ini Pesan Dirjen Dukcapil Kemendagri
Dia menambahkan, apabila sudah terjadi satu saja kasus polio, maka upaya penyelesaiannya akan sangat panjang. Untuk satu kasus polio yang terjadi, maka penanggulangannya harus meliputi 2-4 juta anak yang diimuniasi sesuai dengan kajian dari WHO. Dengan demikian, akan cukup kuat untuk bisa menghentikan transmisi dari polio.
"Aturannya memang begitu, karena kita harus melakukan pemberian imunisasi yang luas untuk bisa mematahkan," pungkasnya.
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Penulis: Rahmat Saepulloh
Editor: Ayu Almas
Tag Terkait: