Penanggulangan Bencana di Jabar Harus Lebih Terstruktur!

Komisi V DPRD Provinsi Jawa Barat mendorong agar persiapan penanggulangan bencana alam di Jawa Barat dilakukan secara lebih sistematis, terstruktur, dan terpadu, seiring meningkatnya status darurat bencana di sejumlah wilayah akibat cuaca ekstrem yang terjadi belakangan ini.

Dorongan tersebut disampaikan Anggota Komisi V DPRD Provinsi Jawa Barat, Humaira Zahrotun Noor, usai rapat kerja bersama Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dan Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat di Gedung DPRD Jabar, Bandung, Selasa (9/12/2025).

Humaira menegaskan, dalam kondisi darurat kebencanaan yang dipicu oleh perubahan cuaca ekstrem, BPBD memegang peran strategis sebagai pusat koordinasi penanganan bencana. Karena itu, sistem komunikasi dan koordinasi lintas instansi harus berjalan cepat, akurat, dan berkesinambungan.

Baca Juga: Tak Sekadar Status, DPRD Jabar Harap PPPK Paruh Waktu Perkuat Dunia Pendidikan

“Penanganan bencana tidak bisa parsial. Koordinasi antarinstansi, mulai dari level terkecil hingga provinsi, menjadi kunci utama keberhasilan tanggap darurat kebencanaan,” ujar Humaira.

Menurutnya, seluruh pemangku kepentingan mulai dari relawan, masyarakat, hingga pejabat daerah harus selalu berada dalam kondisi siaga penuh, mengingat bencana dapat terjadi kapan saja tanpa diduga.

“Salah satu bentuk antisipasi adalah memastikan semua pihak siap bergerak cepat. Sistem kesiapsiagaan harus hidup, bukan hanya di atas kertas,” katanya.

Humaira juga menekankan pentingnya alur komunikasi yang jelas antarinstansi agar setiap perubahan situasi alam dapat segera diinformasikan kepada para stakeholder terkait. Dengan sistem yang solid, potensi dampak bencana diharapkan dapat diminimalkan.

Baca Juga: 15 Lokasi di Desa Rancamanyar Terendam Banjir, Sekretariat DPRD Jabar Turun Tangan

Ia mencontohkan penanganan bencana longsor di Arjasari, Kabupaten Bandung, sebagai gambaran sinergi yang efektif antara berbagai unsur.

Melalui penguatan sistem penanganan bencana yang terintegrasi dan koordinasi lintas sektor yang solid, Komisi V DPRD Jabar berharap BPBD bersama seluruh mitra kerja mampu meningkatkan kesiapsiagaan dan respons cepat terhadap potensi bencana alam di Jawa Barat.

“Dalam peristiwa tersebut, semua pihak bahu-membahu memprioritaskan pencarian korban. Unsur TNI dan Polri turut mendukung dengan bantuan alat berat untuk proses evakuasi. Ini bukti bahwa kolaborasi nyata di lapangan sangat menentukan,” pungkasnya.