PKS Geram Bukan Main dengan Keputusan Heru Budi Hartono: Tidak Diperhitungkan dengan Baik!

Penjabat (PJ) Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono dapat sorotan tajam dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS). 

Penasihat Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta Karyatin Subiantoro mengungkapkan pihaknya menyesalkan rotasi massal pejabat eselon II Pemprov DKI Jakarta yang dilakukan Heru. Karyatin menilai Heru tak memiliki pertimbangan matang sebelum melakukan mutasi massal itu.

Sebab, saat ini terdapat delapan jabatan Kepala Satuan Perangkat Daerah (SKPD) DKI yang kosong dan diisi oleh Pelaksana Tugas (Plt). Empat di antaranya dikarenakan rotasi 20 pejabat pada 21 Maret lalu.

Baca Juga: Heru Budi Angkat Sosok yang Lantang Kritik Era Anies Jadi Komisaris, Jejaknya Nggak Main-main Pernah Menggugat!

Delapan posisi kosong itu adalah Kepala Badan Pengelola Aset Daerah, Kepala Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah, Kepala Badan Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa, dan Kepala Dinas Pendidikan.

Lalu, Kepala Dinas Kesehatan, Kepala Dinas Bina Marga: Heru Suwondo, Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, serta Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik: Yudhistira Nugraha.

"Sampai sekarang itu masih banyak kekosongan-kekosongan jabatan struktural yang masih dijabat oleh Plt. Sementara yang menggantikan tidak ada, berarti tidak diperhitungkan betul," ujar Karyatin saat dikonfirmasi, Kamis (30/3/2023).

Ia pun menilai alasan rotasi massal yang dilakukan Heru Budi ini hanya berdasarkan kesukaan atau like and dislike saja. Seharusnya, kebijakan ini merupakan hasil penilaian dan evaluasi kinerja tiap pejabat SKPD terkait.

"Ketika dievaluasi tidak bagus maka perlu ada rotasi, mutasi bahkan nominasi sekalipun. Tetapi kalau dasarnya like and dislike. Nah ini yang tidak tepat menurut saya," ucapnya.

Baca Juga: Amien Rais Sebut Kritik Mahasiswa ke Puan Maharani Sebenarnya Diarahkan ke Jokowi: Dia Sudah Kelewatan!

Karena itu, ia meminta agar ke depannya Heru mengedepankan pertimbangan matang dalam melakukan rotasi pejabat. Ia juga meminta Komisi A DPRD DKI bidang pemerintahan juga dilibatkan dalam hal ini.

"Sebaiknya ketika akan melakukan proses rotasi, mutasi atau promosi dan lain sebagainya yang terkait dengan SDM yang ada di Pemprov juga melalui mekanisme yang semestinya sesuai dengan aturan," pungkasnya.