Demi Menyelamatkan Indonesia, Firli Bahuri Harus Ditendang dari KPK: Tak Ada Pilihan Lain!

Eks Elite Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Abdullah Hehamahua buka suara terkait polemik di KPK.

Dirinya mengatakan hal tersebut dapat diobati dengan satu cara, yakni pemecatan dari Firli Bahuri.

Baca Juga: Dibongkar Brigjen Endar, Inilah Tiga Dosa Besar Firli Bahuri Selama Jadi Petinggi KPK

Menurutnya, hal tersebut akan berdampak besar dan sebuah langkah jitu untuk menyelamatkan Indonesia.

"Tidak ada pilihan lain, kalau kita mau menyelamatkan negara ini dalam suatu pemberantasan korupsi, minimal Firli harus dipecat dari pimpinan KPK," tegas Abdullah Hehamahua dalam diskusi daring bertajuk Bersihkan KPK dari Kepentingan Politik, Turunkan Firli Bahuri Segera, dilihat FAJAR.CO.ID, Kamis (13/4/2023).

Tak hanya itu, beber mantan penasihat KPK ini, Firli harus diproses secara pidana, apakah oleh Mabes Polri, Polda, atau KPK sendiri.

Menurut Abdullah Hehamahua, selama menjabat sebagai Ketua KPK banyak pelanggaran yang dilakukan Firli, baik kode etik maupun pidana.

Baca Juga: Luhut Binsar Gagal Nego Bunga Utang Kereta Cepat, Rocky Gerung: Kado Terindah dari Presiden Jokowi, Utang ke China…

Dia mencontohkan, kasus gratifikasi peminjaman helikopter oleh Ketua KPK, Firli Bahuri. Hanya saja, beber dia, Firli hanya diberi sanksi etik oleh Dewas KPK.

Idealnya, kata Abdullah Hehamahua, kalau Dewas KPK serius bisa rekomendasi ke Bagian Penindakan KPK untuk memproses Firli. "Karena helikopter itu adalah gratifikasi, diberikan oleh seseorang yaitu dalam Undang-undang No.31/1999 jo pasal 12 B itu adalah gratifikasi,"tegasnya.

Baca Juga: KPK Dikuliti Habis Rakyat Indonesia, Kinerja Firli Bahuri Dipertanyakan Jusuf Kalla: Jadi Siapa...

Abdullah Hehamahua menambahkan, sepanjang hidupnya dan sejarah KPK, selain Firli, ia belum pernah melihat pimpinan KPK lainnya memasang baliho dirinya di mana-mana. Hal tersebut, kata dia, sudah melanggar kode etik.

Baca Juga: Novel Baswedan Ikut 'Nyebur' di Urusan Ketua KPK, Ponsel Firli Bahuri Diretas Ternyata Cuma Bohong?

Terakhir tentang bocornya informasi penyelidikan KPK di Kementerian ESDM. Dia tidak sependapat dengan Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata, yang menyatakan soal kebocoran itu tidak ada pengaruhnya. "Saya katakan itu fatal sekali pernyataan pimpinan KPK seperti itu. Karena salah satu kehebatan KPK itu adalah OTT," jelasnya.