Kecam Pemberlakuan Status Siaga Tempur di Papua, Amnesty International Minta Utamakan Dialog: Cegah Pelanggaran HAM dan Kemanusiaan!

Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia Usman Hamid buka suara soal kabar peningkatan status “Siaga Tempur” di Papua usai penyerangan terhadap TNI oleh kelompok Separatis yang ada di sana.

Usman menegaskan pihaknya mendorong agar status Siaga Tempur dicabut dan mulai mengutamakan dialog dengan pihak terkait. Menurutnya, hal ini sangat penting dilakukan untuk mencegah potensi pelanggaran HAM dan Kemanusiaan yang lebih besar.

“Kami menyerukan agar aparat keamanan segera menghentikan operasi militer dengan status siaga tempur TNI, mengedepankan pendekatan dialog dengan kelompok pro-kemerdekaan dan pihak-pihak terkait untuk mencegah potensi pelanggaran HAM dan krisis kemanusiaan yang lebih besar,” ujar Usman dalam keterangan resmi yang diterima wartaekonomi.co.id, Selasa (18/4/23).

Baca Juga: Kecam Status Siaga Tempur di Papua, Amnesty International: Ini Berisiko Timbulkan Banyak Korban!

Menurut Usman, sampai saat ini pendekatan keamanan seperti Status Siaga tempur di Papua ini tak terbukti bisa menyelesaikan masalah yang ada di sana.

Cara yang sama puluhan tahun dilakukan menurutnya tak menghasilkan perkembangan berarti soal masalah di Papua ini.

“Selama puluhan tahun, Jakarta menerapkan pendekatan keamanan dalam mengatasi konflik di Papua, selama itu pula korban terus berjatuhan. Pendekatan keamanan terbukti tidak menyelesaikan kekerasan di Papua. Namun negara tidak pernah belajar dari pengalaman ini,” jelasnya.

Pemberlakuan Siaga Tempur ini menurut Usman akan berdampak pada warga sipil yang ada di sekitar daerah konflik. Yang jauh dikhawatirkan dari sengkarut masalah ini adalah potensi pelanggaran HAM yang berat.

“Terlebih lagi pemberlakuan siaga tempur ini meningkatkan risiko keselamatan warga sipil di sana dan juga pilot Susi Air asal Selandia Baru, Phillip Mehrtens, yang masih disandera kelompok pro-kemerdekaan pimpinan Egianus Kogoya,” ujar Usman.

"Potensi pelanggaran HAM dengan korban jiwa juga makin besar, apabila kita merujuk pada insiden kekerasan empat tahun belakangan ini. Dan korbannya tidak hanya warga sipil, namun juga dari kalangan aparat keamanan,” tambahnya.

Baca Juga: Dianggap Gak Peduli Nasib Anggotanya yang Tewas di Tangan KKB Papua, Pengamat: Mending Gabung Banser Aja Pak!

Untuk diketahui, peningkatan status ini dilakukan setelah terjadinya serangan dari kelompokpro-kemerdekaan Papua pada Sabtu 15 April yang telah menewaskan seorang prajurit TNI, empat orangluka-luka, dan empat orang lainnya hilang di Nduga, Papua Pegunungan, seperti yang dikutip Panglima TNI.

Insiden ini terjadi saat TNI dikabarkan tengah mencari pilot Susi Air asal Selandia Baru, Phillip Mehrtens, yang disandera Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat pimpinan Egianus Kogoya sejak 7 Februari 2023.