Utang Indonesia Membengkak Gara-gara Proyek Kereta Cepat, Said Didu Minta Rini Soemarno Ikut Tanggung Jawab
Perjalanan proyek kereta cepat Jakarta-Bandung penuh lika-liku. Banyak kalangan memprediksi megaproyek ini berpotensi mangkrak karena selain target molor juga biaya yang terus membengkak.
Menurut mantan Sekretaris Kementerian BUMN Muhammad Said Didu, Rini Soemarno harus bertanggung jawab secara hukum dan politik karena telah berkontribusi banyak dalam melobi pengadaan proyek kereta cepat ini.
Sebelumnya, pemerintah China meminta agar APBN dijadikan jaminan dalam penyelesaian proyek kereta cepat Jakarta-Bandung.
Baca Juga: Pasang Badan Demi KCJB, Erick Thohir Kena Sentil Said Didu: Sudah Kena Jebakan atas Keputusan Bodoh
Rini Soemarno adalah Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sebelum digantikan oleh Erick Thohir. Pada tahun 2015 semasa menjabat menteri, Rini yang paling vokal dalam melobi proyek kereta cepat dengan China.
Namun, pada 2016, Rini Soemarno dipertanyakan oleh Komisi V DPR RI terkait penggunaan anggaran.
Komisi V menilai bahwa pembangunan sarana transportasi kereta cepat seharusnya menjadi tanggung jawab Kementerian Perhubungan yang saat itu ada di bawah kepemimpinan Menteri Ignasius Jonan.
Imbas dari pengadaan proyek tersebut, Indonesia harus membayar pembengkakan biaya yang mencapai total 18 triliun rupiah.
Said Didu juga menyoroti tingkat bunga pinjaman kereta cepat di angka 3,4 persen yang nilainya sangat tidak masuk akal.
“Dulu Jepang mau memberikan utang dengan bunga hanya 0,1 persen. Berarti coba bayangkan 0,1 ke 3,4 itu berapa ratus persen. Bunga utang saja sudah akan menanggung sekitar dua triliun. Keuntungan kereta api tidak akan mungkin untuk membayar bunganya saja,” tutur Said Didu melalui kanal Youtube MSD, dikutip Kamis (20/4/23).
Baca Juga: Bunga Utang KCJB Mentok 3,4 Persen, Said Didu: Fakta Jebakan China Sudah Terjadi
Ia pun menyerukan kepada rakyat untuk meminta pertanggungjawaban Rini Soemarno.
“Itulah pentingnya pemimpin ada otak karena tidak ada bukti bahwa kereta cepat itu di dunia ada yang untung. Jadi ini hanya gengsi-gengsi (pemerintah) saja,” cetusnya.
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Editor: Sabrina Mulia Rhamadanty
Tag Terkait: