Terkait Pemerintah Cina yang Minta APBN Dijadikan Jaminan Proyek KCJB, DPR: Mereka Berani Menekan karena Kita Tak Cermat

Beberapa waktu lalu, terungkap fakta bahwa pemerintah Cina meminta Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dijadikan jaminan untuk proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB). Menanggapi hal tersebut, Ketua Komisi V DPR RI, Lasarus, menilai bahwa proyek ini mengandung kesalahan pemerintah yang kurang tepat memikirkan langkah antisipasi.

"Saya rasa ini terjadi karena pemerintah kita, menurut saya tidak cermat di awal, sehingga membuat China berani menekan kita untuk meminta jaminan dari APBN," kata Lasarus beberapa waktu lalu.

Maka dari itu, Lasarus meminta pemerintah Indonesia untuk tegas menghadapi permintaan Cina ini. Di sisi lain, ia mengingatkan, Indonesia memang harus komitmen pada kesepakatan yang ada sebelum proyek KCJB ini dijalankan.

Baca Juga: Proyek KCJB Ibarat Buah Simalakama, Mau Maju Makin Rugi Mundur Mangkrak

Terlebih, sebenarnya pemerintah Indonesia sudah biasa melakukan pinjaman luar negeri untuk berbagai pembangunan.

"Harusnya skema pengembaliannya seperti apa dibicarakan dari awal. Tidak seperti sekarang, ketika keretanya sudah selesai, baru dibicarakan skema utang," ujar Lasarus.

Ia menekankan, pemerintah tidak boleh membebani APBN sebagai jaminan utang proyek KCJB. Sebab, Lasarus mengingatkan, langkah itu hampir bisa dipastikan akan memberikan risiko yang besar bagi keberlanjutan APBN Indonesia nantinya.

Baca Juga: Pasang Badan Demi KCJB, Erick Thohir Kena Sentil Said Didu: Sudah Kena Jebakan atas Keputusan Bodoh

"Saya tidak setuju dengan skema itu. Karena, harusnya di skema pengembalian ada masa konsesi yang diberikan, di masa itulah kita berikan skema pengembalian," kata Lasarus.

Sebelumnya, pemerintah Indonesia dalam kebimbangan akibat biaya proyek atau cost overrun KCJB membengkak US$1,2 miliar. China mematok bunga utang sebesar 3,4%, jauh lebih tinggi dari harapan pemerintah Indonesia sebesar 2%.

Selain itu, Cina meminta APBN sebagai jaminan dari pinjaman utang proyek itu. China Development Bank memberikan US$560 juta atau Rp8,3 triliun untuk membiayai cost overrun sebesar Rp17,8 triliun.

Baca Juga: Proses Proyek KCJB Terus Sedot Dana Tiap Tahun, Pakar: Bahasa Kasarnya Lintah

Menko Marves, Luhut Binsar Pandjaitan, menyampaikan, terkait tuntutan pemerintah Cina tidak bisa langsung dipenuhi. Luhut menawarkan alternatif menggunakan penjaminan utang melalui PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia atau PII.