Menu
News
EkBis
New Economy
Kabar Finansial
Global Connections
Sport & Lifestyle
Kabar Sawit
Video
    Indeks
      About Us
        Social Media

        Anggota Kongres AS Tegur Penasihat Presiden atas Sikapnya pada Kripto dalam Laporan Ekonomi AS

        Anggota Kongres AS Tegur Penasihat Presiden atas Sikapnya pada Kripto dalam Laporan Ekonomi AS Kredit Foto: Reuters/Dado Ruvic
        Warta Ekonomi, Jakarta -

        Anggota Kongres AS, Warren Davidson dan Mike Flood menulis surat pada Dewan Penasihat Ekonomi (CEA) yang menuntut penjelasan bab yang disiapkan badan tersebut terhadap “Laporan Ekonomi Presiden”. Laporan tersebut menyatakan “pandangan kontra terhadap ekosistem aset digital.”

        Dilansir dari laman Cointelegraph pada Kamis (4/5/2023), laporan yang dipresentasikan pada Kongres di Maret lalu, berisi bab “The Reality of Crypto Assets”. Laporan ini mengklaim, aset kripto “tidak membawa manfaat yang menjanjikan.”

        Opini badan yang menandai pembalikan posisi yang diambil dalam “Executive Order on Ensuring Responsible Development of Digital Assets” atau Perintah Eksekutif untuk Memastikan Pengembangan Aset Digital yang Bertanggung Jawab”, klaim anggota parlemen. 

        Baca Juga: Senat Prancis Usul Bakal Izinkan Influencer Promosikan Kripto

        Menurut anggota parlemen secara tertulis, “kami bekerja untuk melakukan bagian kami di Kongres demi mengajukan rezim regulasi untuk aset digital yang memungkinkan ekosistem inovatif ini berkembang di AS sembari memberlakukan perlindungan kritis.”

        “Dengan mengambil pandangan kontra terhadap ekosistem aset digital, pihak Administrasi hanya mendorong inovasi aset digital ke luar negeri,” tulis mereka. Melalui inilah, akan “menarik modal dan pertumbuhan ekonomi dari AS untuk kepentingan negara lain.”

        Surat tersebut menimbulkan pertanyaan, banyak di antaranya langsung muncul di benak pendukung mata uang kripto yang keberatan terhadap klaim laporan tersebut. Para penulis bertanya bagaimana perusahaan dapat patuh pada hukum “ketika hukum yang diduga berlaku justru bertentangan. Misalnya, ketika suatu produk dianggap sebagai keamanan dan komoditas.”

        Mereka bertanya lebih jauh alasan badan tersebut menolak peran Kongres dengan mengatakan banyak aktivitas di ruang kripto yang masuk dalam cakupan regulasi yang ada. Mereka menulis, “Apakah pandangan CEA bahwa undang-undang dari Kongres tidak akan mengurangi risiko potensial dan menyediakan perlindungan lebih pada konsumen daripada regulasi saat ini?”

        Akhirnya, anggota parlemen menuntut untuk mengetahui alasan badan tersebut yang merupakan bagian dari Kantor Eksekutif Kepresidenan, yang mengklaim bahwa sistem pembayaran instan FedNow akan segera diluncurkan dan mata uang digital bank sentral akan lebih simpel dan efektif ketimbang aset digital demi meningkatkan sistem keuangan.

        Surat tersebut tidak menjelaskan tujuan dan informasi yang diminta. Namun, para penulis tersebut menetapkan batas waktu respons hingga 26 Mei 2023

        Davidson adalah advokat lama di dunia kripto yang memperkenalkan undang-undang untuk menyingkirkan Gary Gensler dari kepemimpinan Komisi Sekuritas dan Bursa pada April lalu. 

        Flood memperkenalkan RUU ini sebagai legislator negara bagian Nebraska pada 2021 yang akan membuat lembaga keuangan di negara tersebut mengoperasikan bisnis penyimpanan aset digital. RUU tersebut ditandatangani menjadi undang-undang. Di tingkat federal, Flood mendukung “CBDC Anti-Surveillance State Act” atau Undang-Undang Anti-Pengawasan Mata Uang Digital Bank Sentral bersama Tom Emmer dari anggota Partai Republik, ketika diresmikan pada Februari lalu. 

        Baca juga: Apa Itu CBDC? Ternyata Ini Pengertian dan Negara Penggunanya!

        Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.

        Penulis: Nadia Khadijah Putri
        Editor: Rosmayanti

        Tag Terkait:

        Bagikan Artikel: