Strategi Standar Gedung Putih Bakal Terlibat dalam Industri Kripto KYC

Pemerintahan Amerika Serikat (AS) yang dipimpin Presiden Joe Biden telah merilis strategi standar nasional untuk teknologi baru dan kritis pada 4 Mei. Strategi tersebut berisi bahwa Pemerintah AS akan memprioritaskan pengembangan standar di delapan bidang.

Dikutip dari laman Cointelegraph pada Jumat (5/5/2023), di antara area yang diprioritaskan adalah “infrastruktur identitas digital dan teknologi distributed ledger, yang makin mempengaruhi berbagai sektor utama perekonomian.”

“Distributed ledger” adalah sinonim dari istilah blockchain atau disingkat distributed ledger technology (DLT). Identitas digital (digital identity) adalah representasi unik dari subyek yang terlibat dalam sebuah transaksi daring,” menurut dokumen Badan Nasional Standar dan Teknologi (NIST) yang kini sedang dalam peninjauan. Identitas digital adalah “unik dalam konteks layanan digital, namun tidak harus secara unik mengidentifikasi subyek dalam semua konteks,” sambung dokumen tersebut. 

Baca Juga: Gubernur Montana Tanda Tangani RUU Penambangan Kripto Jadi UU

NIST adalah badan federal yang mengkoordinasikan aktivitas standar pemerintahan.

Salah satu penggunaan identitas digital yang jelas di sektor perekonomian adalah Know Your Customer (KYC) dan Anti-Money Laundering (AML) atau anti-pencucian uang. Karena itu, solusi blockchain sedang aktif dikembangkan karena regulator dan lembaga penegak hukum menuntut kepatuhan AML lebih besar di AS dan seluruh dunia di industri kripto.

Inovasi seperti verifikasi zero-knowledge KYC yang merupakan metode verifikasi informasi tanpa mengungkap konten informasi tersebut. Berdasarkan mekanisme konsensus blockchain, hal ini telah diusulkan untuk melakukan verifikasi AML, penilaian kredit dan informasi serupa. Teknik passporting menggunakan soulbound nonfungible tokens (NFT) yang telah digunakan untuk membuat identitas off-chain yang mudah diakses.

Isu privasi sangat berkaitan dengan identitas digital dan merupakan area yang belum mencapai kesepakatan antara pemerintah dan industri kripto. 

Tujuan dari strategi tersebut adalah untuk melindungi konsumen AS dan sebagai peran negara dalam mengembangkan standar internasional, menurut pihak Gedung Putih. Strategi ini akan mendorong investasi dalam “riset pra-standarisasi” di bidang utama yang diidentifikasi, menggiatkan sektor privat dan partisipasi akademik pada riset tersebut, berinvestasi pada pelatihan, dan memastikan integritas dan inklusivitas. 

Baca juga: Terlalu Ketat, Bitonic Minta Penangguhan Aturan KYC Bank Sentral Belanda

Bagian Riset Keuangan di Departemen Keuangan memimpin pekerjaan pemerintah pada identitas digital, aset digital, dan DLT di lembaga federal dan internasional.