Menu
News
EkBis
New Economy
Kabar Finansial
Sport & Lifestyle
Kabar Sawit
Video
    Indeks
      About Us
        Social Media

        Demokrat Mulai Tuduh-tuduh Jokowi, Tujuannya Dibaca Habis Elite Megawati: Rekayasa, Demi Suara!

        Demokrat Mulai Tuduh-tuduh Jokowi, Tujuannya Dibaca Habis Elite Megawati: Rekayasa, Demi Suara! Kredit Foto: Twitter/Joko Widodo
        Warta Ekonomi, Jakarta -

        Elite PDI Perjuangan, Hendrawan Supratikno membalas pernyataan kontroversi yang dicetuskan oleh Wakil Ketua Umum DPP Partai Demokrat Benny K Harman di Pilpres 2024.

        Dirinya keheranan, mengapa politikus senior tersebut mulai menuduh adanya ketidaknetralan yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo alias Jokowi.

        Baca Juga: Titipkan Masa Depan, Begini Wejangan Jokowi untuk Pemuda ASEAN

        Menurutnya, tuduhan tersebut sangatlah tak berdasar, apalagi sampai mengatakan adanya kumandang perang yang dilakukan oleh Jokowi.

        Hendrawan menilai adanya pernyataan itu terlalu berlebihan. Menurutnya, tak seharusnya Benny mengeluarkan pernyataan dengan diksi yang seram seperti itu.

        "Dilebih-lebihkan. Hiperbolis. Jangan dikemas dengan diksi yang seram-seram, seperti melecehkan rakyat, mengumandangkan perang dengan rakyat, dan sejenisnya. Ujung-ujungnya rekayasa untuk meningkatkan suara," kata Hendrawan saat dihubungi, Selasa (9/5/2023).

        Lebih lanjut, Hendrawan menyampaikan, apa yang dilakukan Jokowi kekinian hanya sebatas diskusi dan harmonisasi persepsi antarparpol.

        "Yang dilakukan masih tahap diskusi dan harmonisasi persepsi antarparpol. Parpol tidak mudah didikte dalam soal penentuan pilihan-pilihan yang akan diambil," tuturnya.

        Adapun Anggota Komisi XI DPR RI ini mengatakan, memang terkait prinsip dan sikap kenegarawanan seorang kepala negara harus dijaga bersama. Namun tidak untuk melarang diskusi politik dilakukan.

        Baca Juga: Tinggalkan Legacynya Jokowi, Anies Baswedan Ingin Merdekakan Indonesia: Pemilu, Sebuah Kesempatan...

        "Prinsip dan sikap kenegarawanan tentu hrs kita jaga bersama. Namun hendaknya jangan direduksi menjadi restriksi atau larangan untuk melakukan diskusi dan harmonisasi persepsi politik," pungkasnya.

        Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.

        Editor: Aldi Ginastiar

        Bagikan Artikel: