Demi Akurasi Data, Jokowi Minta Sensus Pertanian Tiap Lima Tahun

Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta pelaksanaan sensus pertanian ke depan dilakukan setiap lima tahun demi terciptanya data yang akurat. Selama ini sensus pertanian dilakukan Badan Pusat Statistik (BPS) setiap 10 tahun dan pertama kali digelar pada 1963.

Demikian disampaikan Presiden Jokowi saat pencanangan pelaksanaan Sensus Pertanian Tahun 2023, di Istana Negara, Jakarta, kemarin. Jokowi mengatakan pelaksanaan Sensus Pertanian harus menghasilkan data yang akurat untuk mengambil keputusan yang tepat di bidang pertanian.

Jokowi mengatakan sering kali sebuah kebijakan telah ditetapkan tidak berjalan secara tepat. Ia mencontohkan kasus subsidi pupuk. Pemerintah sudah putuskan subsidi 9 juta ton. Namun ternyata saat ia ke lapangan ada teriakan bahwa pupuk tidak ada.

“Kalau sudah kita putuskan pupuk subsidi, katakanlah sembilan juta ton, itu kan dari data memutuskan itu. Tapi di lapangan banyak yang petani berteriak, ‘Pak, pupuk enggak ada.’Mungkin suplainya kurang, mungkin distribusinya yang enggak betul. Tapi kalau datanya akurat, gampang sekali,” ujarnya.

Baca Juga: Pemerintah Terus Perkuat Cadangan Pangan Hadapi El Nino

Namun lanjutnya sensus yang dilakukan 10 tahunan itu terlalu lama. Mestinya ini setiap lima tahun lah. Biayanya juga enggak banyak, berapa sih mungkin Rp3 triliunan tapi penting. Bagaimana saya bisa memutuskan sebuah kebijakan kalau datanya enggak akurat yang paling ter-update, terkini,”jelasnya.

Jokowi pun meminta agar Sensus Pertanian 2023 betul-betul menghasilkan data terkini, akurat, dan terpercaya. Ia pun meminta seluruh pemangku kepentingan di sektor pertanian menyukseskan sensus yang akan dilaksanakan pada 1 Juni sampai 30 Juli tersebut.

“Kenapa sensus pertanian ini dilakukan? Sektor ini melibatkan hajat hidup orang banyak, sehingga butuh akurasi kebijakan dan akurasi kebijakan itu butuh akurasi data,”pungkas Jokowi.