Efek NasDem Dikerjai, Elite Politik Disarankan Tak Menentang Kemauan Jokowi: Sebaiknya Dukung Capres Istana...
Ilustrasi: Wafiyyah Amalyris K
Pengamat politik dari Universitas Al Azhar Indonesia, Ujang Komarudin menyoroti cukup suramnya nasib pesta demokrasi di Pilpres 2024.
Dirinya mengatakan ajang tersebut akan sulit untuk dilalui oleh pihak oposisi dari pemerintahan yang dipimpin oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Baca Juga: Publik Yakin Anies Capres yang Nggak Bakal Lanjutkan Program Jokowi, Rezeki Nomplok Buat Ganjar!
Pasalnya hal tersebut sudah terlihat dari nasib yang dialami oleh Partai NasDem. Dirinya mengatakan partai tersebut diserang karena sudah membangkang apa yang diinginkan oleh Jokowi.
"Saya sih melihat awalnya dari soal politik dari soal pencapresan Anis Baswedan yang terus katakan diganggu, dikerjai sehingga ber-impact pada persoalan hukum Johnny G Plate. Memang itu hukum, ada dugaan kerugian negara tetapi tidak lepas dari persoalan politik soal pencapresan Anies Baswedan," ujar Ujang kepada Republika, Jumat (19/5/2023).
Ujang meyakini, seandainya Partai Nasdem mendukung calon presiden dari kelompok yang istana atau Jokowi, maka partai besutan Surya Paloh tersebut akan aman-aman saja. Hal ini kata dia, terbukti Nasdem yang tetap aman sebelum akhirnya peta politik berubah sejak Nasdem mendeklarasikan Anies Baswedan.
Ujang membeberkan, Nasdem sudah mulai tidak diundang dalam pertemuan yang digagas Presiden Jokowi maupun koalisi Pemerintah Jokowi-Ma'ruf. Bahkan Jokowi juga sudah secara terang-terangan menyebut Nasdem sudah bukan bagian dari koalisi karena telah bergabung bersama PKS dan Demokrat mengusung Anies.
"Seandainya Nasdem dulu tidak mencapreskan Anies atau masih dalam kekuasaan mendukung capres yang didukung oleh kelompok istana ya kemungkinan besar ya kasus-kasus Nasdem itu akan aman," ujarnya.
Menurut Ujang, seperti halnya kasus-kasus lain yang melibatkan banyak petinggi partai lain tetapi tidak ditindaklanjuti lantaran sekubu dengan pemerintahan. Namun, berbeda cerita jika tidak sejalan.
"Sama dengan kasus lain yang melibatnya banyak kelompok istana yang dipeti-eskan, itu kan banyak yang dibiarkan, tidak diusut, tidak diungkap, tetapi kalau mereka berseberangan menjadi oposisi pasti akan diangkat juga," ujarnya.
Ujang melanjutkan, saat ini sudah bukan rahasia umum jika persoalan hukum menjadi alat politik bagi mereka yang tidak sejalan dengan kekuasaan. Ujang pun menyesalkan praktik ini masih terjadi di Indonesia saat ini.
"Kan bukan rahasia umum lagi, bukan tabu juga masyarakat pun sudah tahu, elite politik itu sudah paham terkait dengan persoalan seperti ini, ini kan terjadi pada setiap pemerintahan pada setiap rezim, bahwa ya hukum terkadang dimainkan untuk kepentingan kekuasaan, tetapi ini yang tidak bagus di kita, karena hukum masih menjadi alat politik. Mestinya hukum harus tegak di atas keadilan seperti itu," ujarnya.
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Editor: Aldi Ginastiar