Tak Netral Hadapi Pesta Demokrasi, Sikap Jokowi Disoroti: Tanda Merestui Kudeta Demokrat?!

Elite Partai Demokrat, Benny Kabur Harman menyoroti pernyataan kontroversial yang baru-baru ini diucapkan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Dirinya keheranan mengapa orang nomor satu dalam pemerintahan tersebut memutuskan untuk tidak netral dengan cawe-cawe dalam menghadapi pesta demokrasi di 2024.

Baca Juga: Menyongsong Transformasi Ekonomi, Sri Mulyani Bongkar Sejumlah Prioritas Jokowi di 2024

Menurutnya hal ini seperti sebuah genderang perang terhadap demokrasi di Indonesia. Benny curiga pernyataan tersebut awal dari sejumlah masalah di masa depan.

Salah satu yang disoroti Benny adalah upaya penjegalan, tidak netral dapat berujung sinyal akan digunakan segala cara agar pihak yang menang adalah kelompok dari Jokowi.

"Karena endak netral lalu segala cara digunakan, cara Machiavelli digunakan?," cuitnya seperti yang dikutip dari Twitter @BennyHarmanID, Rabu (31/05/2023).

Benny mengatakan bahwa kemungkinan besar hal ini juga terkait dengan upaya kudeta ke Partai Demokrat. Wakil rakyat ini curiga jangan-jangan hal tersebut sengaja dibiarkan oleh Jokowi.

Baca Juga: Sindiran Politik Cawe-Cawe Jokowi di Panggung Depan, 'Kadang Berbeda dengan Panggung Belakangnya'

"Membiarkan pembantu terdekatnya nyopet partai demokrat!? Itukah maksudnya? Tafsir rakyat ke mana-mana soal ini," pungkasnya.

Diketahui, Presiden Joko Widodo atau Jokowi menyatakan tetap akan cawe-cawe pada pemilihan presiden (Pilpres) 2024. Dia menyebut, cawe-cawe atau mencampuri urusan kontestasi politik ini dalam arti yang positif.

Baca Juga: Mengaku Takut Dijegal Rezim Jokowi, Pengakuan Anies Baswedan Disoroti: Dia Panik, Banyak Alasan

Cawe-cawe yang dimaksud, menurut orang nomor satu dalam pemerintahan ini tentu masih dalam koridor aturan dan tidak akan melanggar undang-undang.

Baca Juga: Lihat Rezim Jokowi Todong Denny Indrayana, Wakil Rakyat Murka: Bukannya Diapresiasi, Malah Dikriminalisasi, Sesat Pikir!

"Saya tidak akan melanggar aturan, tidak akan melanggar undang-undang," katanya saat bertemu dengan para pemimpin redaksi media massa nasional di Istana, Jakarta, Senin (29/5/2023).