Pengawas IKN Pakai Bule, Jokowi Ingin IKN Jadi Bahan Kampanye untuk Ganjar Pranowo?
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan menjelaskan progres pembangunan infrastruktur di Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur.
Sebagai Ketua Percepatan IKN, ia melapor kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk menunjuk pengawas pembangunan IKN dari warga negara asing atau bule.
Luhut mengatakan bahwa saat ini timnya sedang mengidentifikasi insentif dan modal pengembangan status tanah di IKN. Dia menargetkan persoalan status tanah bisa diselesaikan pada 27 Juli 2023. Lebih lanjut, menyatakan bahwa pemilihan pengawas IKN dari warga asing tersebut karena ia ingin mendapatkan kualitas yang terbagus.
Baca Juga: Rocky Gerung Heran Jokowi Tawarkan IKN ke Warga Singapura: Sebagai Bangsa, Kita Malu
"Oleh karena itu, saya melapor Bapak Presiden pengawas itu kita terpaksa dengan segala hormat kita pakai bule-bule untuk menjadi kualitas. Jadi, jangan nanti, presiden itu, (pekerjaan) jadi, tapi kualitasnya tidak bagus," kata Luhut.
Menanggapi hal tersebut, pengamat politik Rocky Gerung mengklaim bahwa hal ini merupakan cara Jokowi untuk menjadikan IKN sebagai bahan kampanye untuk Ganjar Pranowo. Hal ini akan memberi tahu kepada masyarakat bahwa Ganjar mampu meneruskan semua program dari pemerintahan Jokowi.
“Kelihatannya ada percepatan, ada upaya untuk memberi kepastian bahwa IKN itu harus jadi bagian dari kampanye penerus Jokowi, yaitu Ganjar. Orang mau lihat apa sebetulnya yang akan dikampanyekan nanti. Kalau misalnya dalam satu-dua bulan ini mulai ada beko, segala macam aspal mulai ditebar di IKN, itu akan jadi kampanye buat Ganjar dengan alasan bahwa Ganjar akan tunduk pada program-program Jokowi,” kata Rocky, dikutip dari kanal Youtube-nya pada Senin (12/6/2023).
Ia menskenariokan bahwa apabila hal tersebut terjadi, maka elektabilitas Ganjar Pranowo di berbagai lembaga survei akan meningkat.
“Lalu lembaga survei akan dikerahkan kembali untuk mengangkat nama Ganjar. Presiden Jokowi akhirnya memutuskan karena Ganjar elektabilitasnya tinggi, maka seluruh endorsement dia pindah ke Ganjar, lalu Prabowo ditinggalkan,” tuturnya.
“Walaupun sebetulnya survei tinggi itu bisa direkayasa. Pak Jokowi bisa bikin alasan, ‘maaf ya Pak Prabowo karena survei dari Ganjar sudah tinggi dan saya tetap tegak lurus dengan perintah Bu Mega sebagai kader’,” sambungnya.
Ia mengatakan bahwa posisi Ganjar Pranowo akan sangat lemah apabila tidak didukung oleh Jokowi. Hal ini yang kemudian membuat ada tukar-tambah pragmatis di belakang layar antara Jokowi dan Ketua Umum PDIP Megawati.
“Tetap di publik terlihat bahwa posisi Ganjar itu lemah. PDIP juga tahu bahwa kalau Ganjar akhirnya ditinggalkan oleh Jokowi, maka dia makin lemah. Karena itu, tukar tambah pragmatis terjadi lagi antara Jokowi dan Megawati di belakang layar. Tapi yang di belakang layar itu kita tahu buat Megawati, yang penting Ganjar yang sudah dia putuskan itu moncer dulu. Buat Jokowi, yang penting Megawati tahu bahwa tanpa Jokowi, Ganjar enggak bakal moncer. Jadi itu sebetulnya di antara dua makelar ini saja politik Indonesia,” bebernya.
Dengan demikian, ia menyatakan bahwa Jokowi ulet dalam mengendalikan situasi politik di akhir masa jabatannya.
“Jadi kelihatannya Jokowi ini memang ulet dan gigih untuk mencari celah. Dengan memperpanjang jabatan Firli, artinya secara sinyal KPK tetap dikendalikan oleh Pak Jokowi. Itu berarti beberapa sprindik yang ada di kantong Pak Jokowi bisa diancamkan pada beberapa pihak supaya mendekat. Jadi kelihatannya masa-masa ini adalah masa di mana orang mau diuji sebetulnya apakah presiden kita mampu untuk mengendalikan keadaan atau justru dia memperparah keadaan,” tukassnya.
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Penulis: Novri Ramadhan Rambe
Editor: Rosmayanti
Tag Terkait: