Jack Dorsey Koar-Koar Twitter Bakal Ditutup Pemerintah India, Ternyata Kenyataannya Membagongkan!

Pendiri Twitter, Jack Dorsey mengungkap kabar terbaru di India bahwa negara tersebut mengancam akan menutup Twitter kecuali jika mematuhi perintah untuk membatasi akun yang kritis terhadap penanganan protes petani oleh pemerintah. Namun, tuduhan ini dibantah oleh pemerintah Narendra Modi.

Dorsey mengatakan pada hari Senin bahwa India juga telah mengancam perusahaan tersebut dengan penggerebekan terhadap karyawan jika tidak mematuhi permintaan pemerintah untuk menghapus postingan tertentu.

“Itu diwujudkan dengan cara seperti: 'Kami akan menutup Twitter di India', yang merupakan pasar yang sangat besar bagi kami; 'Kami akan menggerebek rumah karyawan Anda', yang mereka lakukan; dan ini India, negara demokratis,” kata Dorsey dalam wawancara dengan acara berita YouTube Breaking Points.

Baca Juga: Jack Dorsey Beri Tips pada Kandidat Pro-Kripto Robert Kennedy untuk Menangkan Kursi Kepresidenan

Melansir Fox Business di Jakarta, Rabu (14/6/23) Wakil menteri India untuk teknologi informasi, Rajeev Chandrasekhar, menanggapi dengan menyebut pernyataan Dorsey sebagai kebohongan.

“Tidak ada yang masuk penjara dan Twitter juga tidak 'ditutup'. Rezim Twitter Dorsey memiliki masalah dalam menerima kedaulatan hukum India,” katanya dalam sebuah posting di Twitter.

Komentar Dorsey sekali lagi menyoroti perjuangan yang dihadapi oleh raksasa teknologi asing yang beroperasi di bawah pemerintahan Modi, dan menyusutnya ruang untuk melindungi kebebasan berbicara sambil juga mematuhi undang-undang media sosial India yang semakin kejam.

Modi dan para menterinya adalah pengguna Twitter yang produktif, tetapi para aktivis kebebasan berbicara mengatakan pemerintahannya melakukan penyensoran yang berlebihan terhadap setiap kritik.

Menurut analisis laporan transparansi perusahaan, tuntutan hukum yang dibuat oleh pemerintah Modi untuk menghapus konten dari Twitter meningkat sebesar 48.000% antara tahun 2014 dan 2020.

India menyatakan bahwa perintah penghapusan kontennya ditujukan untuk melindungi pengguna dan kedaulatan negara. Namun dalam wawancara Breaking Points, Dorsey mengatakan banyak akun yang telah menerima permintaan penghapusan adalah wartawan tertentu yang kritis terhadap pemerintah.

Tuduhan mantan kepala eksekutif menjelaskan lebih lanjut tentang tekanan yang ditempatkan di Twitter pada tahun 2021 ketika pemerintah Modi berusaha untuk mengontrol narasi seputar protes petani, ketika ratusan ribu petani mendirikan kamp di sekitar Delhi menuntut pencabutan undang-undang pertanian yang baru. Protes tersebut merupakan sumber rasa malu bagi pemerintah, yang hanya memberikan sedikit ruang untuk perbedaan pendapat.

Ada kemarahan setelah ratusan akun Twitter yang menyebutkan protes, termasuk jurnalis terkemuka dan situs berita, ditangguhkan atas permintaan pemerintah Modi.

Sebagai tanggapan, pemerintah India mengancam karyawan Twitter di India dengan denda dan hukuman penjara hingga tujuh tahun jika perusahaan tidak memenuhi tuntutan mereka. Polisi juga mengunjungi kantor Twitter sebagai bagian dari penyelidikan lain, mendorong Twitter untuk menyatakan keprihatinan tentang keselamatan staf mereka.

Perselisihan antara Twitter dan pemerintah India tampaknya telah berkurang sejak platform tersebut dibeli oleh Elon Musk tahun lalu. India adalah pasar terbesar ketiga Twitter setelah AS dan Jepang, tetapi sejak Musk mengambil alih, dia memangkas tenaga kerja India hingga dilaporkan 90%.

Terlepas dari proklamasi Musk sebagai absolutis kebebasan berbicara, Twitter tampaknya dengan rela memenuhi permintaan pemerintah India dan menolak lebih sedikit daripada di bawah Dorsey. Hal itu juga diungkapkan oleh Chandrasekhar yang tidak menyebut nama Musk, namun menyebut Twitter sudah patuh sejak Juni 2022.

Dalam sebuah wawancara dengan BBC pada bulan April, Musk telah menyatakan bahwa Twitter akan mematuhi undang-undang media sosial India yang ketat.

"Jika kami memiliki pilihan apakah orang kami masuk penjara, atau kami mematuhi hukum, kami akan mematuhi hukum," kata Musk.

Sejak Modi menjabat pada tahun 2014, India telah turun dari peringkat 140 dalam Indeks Kebebasan Pers Dunia menjadi 161 dari 180 negara, peringkat terendah yang pernah ada.