Manajemen Keuangan Pemdaprov Jabar Jadi Percontohan Nasional

Manajemen kuangan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat akan dijadikan percontohan nasional, khususnya dalam pendanaan obligasi daerah. Hal ini terungkap usai pertemuan Kementerian Koordinator bidang Perekonomian dengan Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil, di Gedung Sate Bandung, Senin (3/7/2023).

Gubernur Jabar, Ridwan Kamil, mengatakan, manajemen keuangan Pemda Provinsi Jabar dianggap sangat baik sehingga mempercepat pembangunan melalui sumber pendanaan obligasi daerah konvensional maupun sukuk.

Baca Juga: DBMPR Jabar Optimis Rampungkan 345 Km Jalan Mulus Awal Agustus 2023

"Jabar dianggap manajemen keuangannya sangat baik, maka akan dijadikan pilot project untuk mempercepat pembangunan melalui sumber pendanaan obligasi daerah konvensional atau syariah, yaitu sukuk," katanya.

Kang Emil, sapaan akrab Ridwan Kamil, mengatakan, pendanaan pembangunan yang bersumber dari APBD hanya mampu mencukupi 10 persen dari yang dibutuhkan. Untuk itu, Jabar telah mencantumkan obligasi daerah sebagai salah satu kolaborasi pendanaan pembangunan selain APBN, APBD Provinsi, APBD kabupaten/kota, dana umat, pinjaman daerah, dana CSR, dan KPBU.

"Kalau hanya mengandalkan APBD saja, waktunya terlalu panjang, harus ada inovasi mempercepat itu, khususnya untuk infrastruktur. Kalau infrastruktur dibangunnya di awal, akan mengakselerasi ekonomi-ekonomi yang menjadi fasilitasi dari infrastruktur itu," jelasnya.

Dia menyebutkan, Jabar membutuhkan dana sebesar Rp800 triliun untuk mengejar mimpi infrastuktur yang sangat paripurna. Sementara, dalam 5 tahun pembangunan infrastruktur hanya sanggup Rp50 triliun.

"Kebutuhan pembangunan Jabar itu Rp800 triliun, dalam 5 tahun infrastruktur kita hanya sanggup Rp50 triliun. Jadi, butuh 80 tahun untuk mengejar sebuah mimpi infrastrukturnya menjadi sangat paripurna," pungkasnya.