Vale Mau Lepas 14 Persen Sahamnya, Komisi VII DPR: Masih Kurang 7 Persen

Anggota Komisi VII DPR RI dari Fraksi PKS Mulyanto mendesak pemerintah untuk konsisten mengupayakan penambahan saham nasional di PT Vale Indonesia Tbk (INCO) hingga 51 persen sebagai syarat perpanjangan izin usaha penambangan perusahaan tersebut.

Mulyanto menilai penambahan saham yang akan dilepas Vale kepada MIND ID dari 11 persen menjadi 14 persen tetap belum cukup memenuhi amanat konstitusi yang dipertegas dalam Undang-Undang tentang Pertambangan Minerba.

"Kalau penambahan saham hanya 14 persen, maka saham nasional ini baru menjadi 44 persen. Masih kurang 7 persen lagi untuk menjadi 51 persen. Karena saham MIND ID eksisting baru sebesar 20 persen dan saham publik nasional sebanyak 20 persen. Jadi penambahan saham 14 persen ini belum cukup membuat saham nasional mayoritas," ujar Mulyanto dalam keterangan tertulis yang diterima, Senin (10/7/2023).

Baca Juga: Arifin Tasrif Ungkap Vale Mau Tambah Porsi Divestasi Sahamnya ke MIND ID

Mulyanto mengatakan, dominasi saham nasional itu penting agar arah usaha PT Vale Indonesia Tbk tetap sesuai dengan program hilirisasi mineral yang sedang digencarkan pemerintah.

Ia menyebut bahwa Komisi VII DPR RI sendiri sepakat dengan Menteri ESDM untuk mendukung agar BUMN MIND ID diberikan hak pengendalian atas operasional dan konsolidasi finansial PT Vale Indonesia Tbk.

Hal tersebut merupakan dorongan agar arah bisnis Vale ke depan sesuai jalur bagi kepentingan nasional, baik terkait penerimaan negara maupun dengan program hilirisasi nikel dan pengembangan mobil listrik.

Untuk diketahui pada 13 Juni lalu telah dilaksanakan rapat kerja Komisi VII DPR RI dengan Menteri ESDM terkait masalah Vale ini. Disepakati agar saham nasional sebesar 51 persen menjadi syarat bagi perpanjangan izin Vale. Termasuk mendukung agar MIND ID diberikan hak pengendalian atas operasional dan konsolidasi finansial Vale.

MIND ID berencana akan mengambil saham tambahan di Vale. Sekarang 20 persen sudah dimiliki MIND ID. Sementara saham publik domestik sebesar 20 persen.

Namun masalahnya, separuh dari saham publik tersebut dimiliki oleh pihak asing. Ini masalah yang harus diselesaikan.

“Karenanya, kita akan mengawal untuk memastikan bahwa perpanjangan izin penambangan pada Vale ini diberikan setelah ada divestasi dan saham nasional sebesar 51 persen,” ucapnya. 

Lanjutnya, terkait kontribusi ke daerah serta optimalisasi lahan yang dikuasai Vale, juga menjadi bahan evaluasi atas kinerja Vale.

“Tentu harus ada rencana-rencana perbaikan yang signifikan, bila Vale ingin izinnya diperpanjang," tandasnya.